Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, meminta aparat kepolisian dan TNI mengambil tindakan tegas dengan teap sesuai prosedur terhadap kelompok premanisme dan geng motor yang terlibat dalam aksi perang kelompok di Kota Makassar.

Permintaan tersebut disampaikan Muchlis saat menghadiri kunjungan kerja Kapolda Sulawesi Selatan ke Polrestabes Makassar, Kamis (5/11/2026). Dalam kegiatan itu, Muchlis hadir mewakili Ketua DPRD Kota Makassar.

Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Kota Makassar, unsur DPRD, TNI, Kejaksaan, seluruh camat, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Muchlis mengatakan, kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya untuk mencegah maraknya perang kelompok dan aksi geng motor.

“Jadi hari ini saya mewakili Ketua DPRD. Bersilaturahmi dengan Kapolda dan Kapoltabes, Kejaksaan, TNI di Polrestabes Makassar. Dan Kapolda meminta supaya DPRD Kota Makassar bersinergi dengan pemerintah kota, Polri dan TNI untuk mencegah perang kelompok,” ujarnya.

Ia menilai, aksi kekerasan antarkelompok sudah sangat meresahkan karena tidak hanya melibatkan pelaku, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan masyarakat yang tidak bersalah.

Muchlis mengungkapkan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, aksi perang kelompok di Makassar telah menimbulkan sejumlah korban jiwa. Bahkan, insiden kekerasan kembali terjadi dengan adanya anggota kepolisian yang terkena busur pada malam sebelum pertemuan tersebut.

“Jadi kami mewakili masyarakat meminta kepada Polri, Polisi dan TNI untuk menindak tegas preman-preman kelompok, ada geng motor. Mengingat sudah banyak cukup korban. Kurang lebih sudah lima orang yang meninggal dunia dalam lima tahun ini. Kapolsek kena busur tadi malam,” tegasnya.

Selain penindakan aparat, Muchlis menekankan pentingnya langkah pencegahan melalui keterlibatan pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan. Ia meminta camat, lurah, hingga RT/RW lebih aktif membangun komunikasi dengan masyarakat, terutama kalangan anak muda.

Menurutnya, pendekatan langsung kepada generasi muda diperlukan agar mereka tidak mudah terlibat dalam aksi kekerasan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

“Ya, oleh karena itu, diimbau kepada Camat dan Lurah untuk berperan aktif turun ke masyarakatnya, mengedukasi anak-anak muda, supaya tidak melakukan perang kelompok,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa situasi keamanan yang tidak kondusif dapat menghambat jalannya pemerintahan dan aktivitas masyarakat. Karena itu, upaya menjaga ketertiban harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen di Kota Makassar.

Muchlis mendorong sinergi antara DPRD, Pemkot Makassar, aparat keamanan, tokoh masyarakat, camat, lurah, hingga pengurus RT/RW untuk membangun kesadaran kolektif dalam mencegah konflik antarkelompok.

Ia kemudian mencontohkan pendekatan persuasif yang selama ini dilakukannya di kawasan Maccini. Menurut Muchlis, komunikasi langsung dengan anak-anak muda dan mengenali lingkungan sosial mereka dapat membantu menekan potensi terjadinya perang kelompok.

“Saya di Maccini, hampir sekarang ini Macini sudah tidak terlibat lagi perang kelompok, khususnya Maccini Parang. Karena saya rajin ikut menemui anak-anak muda, karena kutahu semua pelakunya. Saya tanya, pendekatan, pendekatan, pendekatan,” tuturnya.

Di sisi lain, Muchlis mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Kapolda juga menyoroti persoalan minimnya aktivitas produktif di kalangan anak muda sebagai salah satu faktor pemicu perang kelompok.

“Tapi menurut Kapolda bahwa memang penyebab utama daripada perang kelompok sebenarnya karena akibat anak-anak tidak punya kegiatan. Oleh karena itu tugas pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya supaya anak ini bisa bekerja,” ungkapnya.

Selain persoalan pekerjaan, Muchlis juga menyoroti adanya anak-anak yang terlibat perang kelompok tetapi tidak lagi mengenyam pendidikan. Ia meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar segera melakukan pendataan terhadap anak-anak putus sekolah agar dapat kembali memperoleh akses pendidikan.

“Data juga yang dihimpunkan oleh kepolisian bahwa beberapa orang anak yang terlibat perang kelompok itu anak tidak sekolah. Nah, itulah saya bilang tadi, mengimbau kepada Dinas Pendidikan untuk ambil cepat data-data anak-anak sekolah itu untuk disekolahkan,” punkasnya.