Makassar, Respublica— Partai Demokrat mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara serta kalangan masyarakat.

Demokrat meminta penyelidikan tidak berhenti pada tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik praktik tersebut.

Sikap itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) sekaligus Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan seusai kegiatan bedah buku Kepemimpinan AHY: Dalam Beragam Sudut Pandang Tokoh Muda Indonesia di Fireflies Pattimura, Makassar.

Herzaky menegaskan, Demokrat tetap memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran biasa.

“Dan ini bisa dikategorikan sebagai makar, sebagaimana disebut oleh Menko Polhukam, disebut oleh Menko PMK, disebut oleh Menko Hukum. Demokrat adalah terdepan yang membela dan mengecam habis-habisan upaya itu. Jadi kita membela Pak Prabowo,” tegasnya.

Herzaky mengatakan, dukungan terhadap Presiden juga datang dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Dan kami hari ini akan terus mengawal bagaimana agar penyelidikan ya, bisa benar-benar dari Kapolri ini dan Polri beserta jajarannya ini bisa membongkar habis jaringan ini ya,” ujarnya.

Lebih jauh, Herzaky menilai pengusutan perkara tidak cukup hanya dengan mengungkap siapa yang melakukan atau memerintahkan penyadapan. Aparat juga perlu menelusuri pihak-pihak yang diduga menerima dan memanfaatkan informasi dari hasil penyadapan tersebut.

Menurutnya, seseorang yang tidak terlibat langsung dalam tindakan penyadapan tetap perlu didalami apabila diduga secara rutin menerima informasi hasil penyadapan dan menggunakannya untuk kepentingan tertentu.

“Tapi kalau dia hampir setiap minggu mendapatkan informasi dari hasil penyadapan kan bagian dari tangan itu. Dan kemudian menggunakan informasi-informasi itu nah ini yang harus dibedah,” lanjut Herzaky.

Ia kemudian mengajukan dua hal yang menurutnya perlu menjadi fokus penyelidikan. Pertama, mengungkap siapa aktor utama atau pihak yang diduga menjadi otak di balik praktik penyadapan tersebut.

“Apakah seorang Listyo Sigit adalah posisi tertinggi. Apakah ada yang lebih tinggi misalnya. Atau ada siapa di belakangnya beliau ini. Ini yang dibedah harus benar-benar dicari dan diusut tuntas,” katanya.

Kedua, Demokrat meminta penyidik menelusuri siapa saja yang memperoleh keuntungan dari informasi hasil penyadapan. Ia menduga penyelidikan perlu diperluas untuk mengetahui kemungkinan adanya pihak lain di luar para tersangka yang menerima informasi tersebut.

“Ada pihak-pihak yang setiap minggunya atau setiap dua minggu kumpul-kumpul bareng dengan mereka dan mendapatkan informasi-informasi spesifik terkait dengan ini dan digunakan untuk kepentingan kelompoknya?” ungkapnya.

Herzaky mengapresiasi langkah kepolisian yang terus mendalami perkara tersebut. Ia berharap penyelidikan dilakukan secara serius hingga seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi perhatian bersama karena penyadapan tanpa prosedur berpotensi mengancam privasi dan keamanan masyarakat.

“Ah ini bahaya nih kalau ini dibiarkan. Ini akan menjadi preseden yang sangat-sangat jelek. Udah jelas-jelas kategori Makar tapi tidak ada ketegasan dari pemerintah, itu akan menjadi preseden jelek. Dan bisa akan membuat yang lain akan berbuat seperti ini lagi,” ujarnya.

Ia menilai ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi penting agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Herzaky juga mengajak media, masyarakat, dan kelompok masyarakat sipil untuk ikut mengawal proses hukum.

Herzaky kemudian mengingatkan bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang hanya menyangkut kepentingan kepala negara. Menurutnya, jika penyadapan tanpa prosedur dapat menyasar Presiden, masyarakat luas juga perlu mengkhawatirkan potensi pelanggaran serupa.

“Kan ini bukan jangan wah mentang-mentang presiden aja diusut itu salah. Justru sama presiden aja dia berani. Bagaimana kita-kita bisa jadi ada di server-server lain yang kita tidak tahu nih, kan begitu. Iya gak? Presiden aja berani gitu. Apalagi kepada kita justru ini menjadi alarm besar bagi demokrasi kita, ya,” paparnya.

Selain mendesak pengusutan jaringan dan pihak-pihak yang diduga menikmati hasil penyadapan, Demokrat juga meminta agar penggunaan perangkat penyadapan ke depan mendapat perhatian serius dan dijalankan sesuai ketentuan hukum.

“Tapi jangan ada pengalihan isu hari ini bongkar total dulu. Jaringannya, semua yang terlibat harus dibongkar tuntas. Jangan ada penyah pengalihan isu ke mana-mana dulu terkait dengan masa penyadapan, gitu,” pungkasnya.