Makassar, Respublica— DPRD Kota Makassar mendorong pengetatan pengawasan peredaran minuman beralkohol (minol). Melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Komisi A, legislatif ingin mengatur lebih ketat lokasi penjualan, penggunaan, hingga distribusi minuman beralkohol di Kota Makassar.

Langkah tersebut telah dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar terkait Ranperda tentang Pengawasan dan Pengendalian, Pengadaan, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Rapat berlangsung di Aula Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (2/11/2026) lalu.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar, mengatakan Ranperda tersebut selanjutnya akan memasuki tahap pembentukan panitia khusus (Pansus). Namun, pembentukan pansus masih menunggu tahapan pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Kalau di Bapemperda sudah setuju, tinggal kita tingkat lanjutkan lagi di pembahasan pansus minol. Tapi ini kan belum kita buat siapa-siapa anggota pansusnya, nanti setelah itu kita lanjutkan pembahasan,” kata Irwan saat diwawancarai, Selasa (10/11/2026).

Irwan menjelaskan, salah satu substansi yang akan menjadi perhatian dalam pembahasan adalah penataan lokasi yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol.

Menurutnya, DPRD tidak bermaksud menghapus seluruh aktivitas usaha yang berkaitan dengan minol, tetapi mengatur peredarannya agar tidak dijual secara bebas.

“Tentunya pasti yang kita mau sesuai dengan masukan beberapa elemen, termasuk tokoh-tokoh agama, itu kita lebih perketat lagi. Karena kita juga tidak bisa meniadakan, tetapi kita atur tempatnya,” jelasnya.

Salah satu opsi yang mengemuka adalah membatasi penjualan minuman beralkohol pada hotel berbintang tertentu, seperti hotel bintang empat hingga lima. Sementara itu, penjualan di kedai, toko-toko kecil, maupun tempat usaha yang dinilai tidak representatif menjadi sasaran pengetatan.

Irwan juga menyinggung keberadaan kafe yang tidak memenuhi kriteria sebagai lokasi penjualan minuman beralkohol. Ia mencontohkan, kafe yang berada di pusat perbelanjaan atau mal tidak lagi diarahkan menjadi tempat penjualan minol dalam skema pengaturan yang sedang disiapkan.

“Jadi, yang kita mau batasi itu adalah peredarannya, penggunaannya, dan distribusinya. Nah, distribusinya ini yang mau kita bahas habis-habisan di pansus nanti,” tegas Irwan.

Meski demikian, Irwan mengingatkan bahwa berbagai ketentuan tersebut masih berupa gagasan awal yang tertuang dalam draf Ranperda dan naskah akademik. Rumusan finalnya akan ditentukan melalui proses pembahasan dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan kepentingan.

Menurutnya, pembahasan Ranperda ini membutuhkan kehati-hatian karena menyangkut banyak pihak, termasuk pelaku usaha yang selama ini menjalankan aktivitas bisnis terkait minuman beralkohol.

“Ini kan baru sudah ada drafnya, ada naskah akademiknya. Nanti setelah pembahasan kita baru tahu apa-apa kesimpulannya. Kalau memang nanti dalam perjalanan ada semacam sanggahan-sanggahan, itu bisa berubah lagi nanti,” tuturnya.

Ia menambahkan, DPRD tidak dapat serta-merta melarang seluruh aktivitas penjualan minuman beralkohol karena hal tersebut juga berkaitan dengan keberlangsungan usaha di Kota Makassar. Karena itu, pendekatan yang ingin dibangun adalah pengelompokan atau klasifikasi lokasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menjual minol.

“Perda ini banyak kepentingan di sini. Semua kepentingan itu kita akomodir, karena kita tidak bisa sama sekali melarang itu, karena itu menyangkut usaha kota ini. Jadi, kita mau mengklaster, mengklasifikasikan di mana saja bisa menjual dan di mana yang tidak bisa menjual,” paparnya.

Terkait jadwal pembahasan, Irwan memperkirakan prosesnya akan melewati pergantian tahun. Padatnya agenda DPRD pada November hingga Desember membuat pembahasan Ranperda tersebut kemungkinan baru dapat dimaksimalkan pada Januari 2027.

Ia juga belum dapat memastikan waktu penyelesaian Ranperda tersebut. Meski merupakan revisi dari regulasi yang sudah ada, banyaknya aspek yang perlu diakomodasi membuat pembahasannya tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.

“Enggak bisa kita membuat asumsi kapan bisa selesai, karena Perda ini, meskipun hanya revisi sebenarnya, tetapi banyak kepentingan di sini,” ujarnya.

Irwan memperkirakan Ranperda tersebut baru dapat disahkan melalui rapat paripurna pada 2027 setelah seluruh tahapan pembahasan rampung. Menurutnya, pembahasan kemungkinan akan lebih leluasa setelah memasuki tahun berikutnya.

“Karena pasti selesai ketok palunya ini 2027. Tapi setelah menyeberang tahun ini tidak lama, karena di situ kita banyak kosong,” pungkasnya.