Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusly, menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Fasruddin saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan 14 bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar di Aerotel Smile, Minggu (15/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala DP3A Kota Makassar, Ita Isdiana Anwar, serta Umar dg Situju sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Fasruddin mengatakan pengawasan terhadap program DP3A diperlukan untuk memastikan berbagai kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, persoalan perempuan dan anak membutuhkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan lingkungan keluarga, pola pengasuhan, serta kondisi sosial masyarakat.

Ia menilai, upaya perlindungan anak tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah. Diperlukan keterlibatan keluarga, lingkungan tempat tinggal, hingga organisasi masyarakat agar pencegahan kekerasan dan diskriminasi dapat dilakukan sejak dini.

Fasruddin juga mendorong agar program DP3A tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi diikuti dengan pendampingan dan penguatan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menemukan persoalan terkait perempuan dan anak di lingkungannya.

Sementara itu, dalam pemaparan materinya, Ita Isdiana Anwar menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan serangkaian upaya untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal tanpa mengalami kekerasan maupun diskriminasi.

Ia menekankan bahwa salah satu fondasi penting dalam perlindungan anak adalah penerapan pola asuh positif di lingkungan keluarga.

Pola asuh positif merupakan pendekatan pengasuhan yang mengedepankan kasih sayang, komunikasi yang baik, serta penerapan batasan dan tanggung jawab tanpa menggunakan kekerasan.

Dalam penerapannya, orang tua perlu membangun hubungan yang menghargai anak, bersedia mendengarkan pendapat dan perasaan mereka, memberikan teladan yang baik, serta membimbing dengan kesabaran dan konsistensi.

Ita menjelaskan, pola asuh positif dapat dimulai dari kebiasaan sederhana di rumah. Orang tua diharapkan memberikan ruang bagi anak untuk bercerita, tidak terburu-buru memarahi ketika anak melakukan kesalahan, serta mengutamakan dialog dibandingkan bentakan.

Selain itu, orang tua perlu memberikan apresiasi terhadap usaha anak. Pujian sederhana atas pencapaian maupun proses yang dilakukan anak dapat membantu membangun rasa percaya diri dan hubungan emosional yang sehat dalam keluarga.

Perhatian terhadap anak juga perlu mencakup aktivitas mereka di ruang digital. Orang tua diharapkan melakukan pengawasan terhadap penggunaan media sosial sekaligus memberikan pemahaman mengenai etika berinteraksi di internet.

Selain keluarga, Ita turut menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Dalam hal ini, RT/RW, Shelter Warga, dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) memiliki peran strategis.

Pada tingkat lingkungan, RT/RW dapat membantu menciptakan ruang yang aman bagi anak, memfasilitasi penyelesaian persoalan keluarga, serta melaporkan apabila ditemukan indikasi kekerasan. Dukungan terhadap kegiatan ramah anak juga menjadi bagian dari tanggung jawab lingkungan masyarakat.

Sementara itu, Shelter Warga berperan sebagai tempat pengaduan awal bagi masyarakat yang menghadapi persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keberadaannya diharapkan dapat membantu proses pendampingan, memberikan dukungan kepada korban, serta membangun kepedulian warga terhadap kasus kekerasan di sekitarnya.

Adapun PATBM menjadi salah satu bentuk gerakan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanganan awal persoalan perlindungan anak secara terpadu di lingkungan masing-masing. Melalui edukasi, pengenalan kasus sejak dini, dan keterlibatan warga, upaya perlindungan anak diharapkan dapat dilakukan secara lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.