Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Azwar Rasmin, menyoroti persoalan keterbatasan daya tampung SMP negeri yang hingga kini masih membuat sebagian lulusan SD kesulitan melanjutkan pendidikan.

Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan seluruh anak usia sekolah di Makassar tetap memperoleh akses pendidikan tanpa terkendala minimnya ruang kelas.

“Harusnya Kota Makassar ini tidak ada lagi istilah kekurangan kelas bagi lulusan SD. Semua anak harus bisa tertampung. APBD kita besar, ini harus dipikirkan bersama,” tegas Azwar.

Menurut Azwar, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, khususnya bagi keluarga kurang mampu.

“Jangan sampai ada anak-anak Kota Makassar tidak bisa sekolah hanya karena tidak tertampung di SMP negeri. Ini tidak boleh terjadi,” lanjutnya.

Ia menilai pemerintah kota perlu segera mengambil langkah konkret apabila kapasitas sekolah negeri sudah tidak mampu menampung jumlah siswa baru setiap tahunnya.

Salah satu opsi yang didorong adalah menjalin kerja sama dengan sekolah swasta melalui dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah.

“Kalau memang tidak cukup, harus ada solusi. Bisa sewa tempat atau sekolahkan di swasta tapi dibiayai pemerintah. Di daerah lain seperti DKI Jakarta, itu sudah dilakukan,” jelasnya.

Azwar mengatakan skema pembiayaan menggunakan APBD dapat menjadi jalan keluar agar siswa tetap memperoleh pendidikan gratis meski belajar di sekolah swasta.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBD harus benar-benar difokuskan untuk memperluas akses pendidikan dan mengatasi persoalan daya tampung sekolah.

“Tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Anggaran pendidikan itu harus benar-benar dimaksimalkan untuk memastikan semua anak bisa sekolah,” ujarnya.

Selain mendorong penambahan akses pendidikan, Azwar turut mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus untuk mendata sekaligus mengembalikan anak-anak putus sekolah ke bangku pendidikan.

Menurutnya, DPRD akan terus mengawal isu tersebut dalam pembahasan LKPJ Pemerintah Kota Makassar hingga dibahas dalam rapat paripurna bersama wali kota.

“Kami sudah sampaikan dalam rapat LKPJ, dan ini akan menjadi laporan penting. Nanti di paripurna juga akan kami sampaikan langsung ke wali kota agar ada solusi cepat,” tutupnya. (