Luwu Timur, Respublica— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur mengakui masih terdapat sejumlah pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dibenahi melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan proyek, hingga pemerataan pembangunan antarkawasan.

Komitmen itu disampaikan dalam jawaban Bupati Luwu Timur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (6/7/2026). Jawaban bupati dibacakan oleh Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler.

Menanggapi pandangan Fraksi PAN yang menyoroti masih adanya pembangunan infrastruktur yang belum memenuhi ekspektasi masyarakat, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan yang memerlukan penyempurnaan, baik dari sisi ketepatan waktu penyelesaian maupun pemerataan hasil pembangunan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah menyatakan akan memperkuat kualitas perencanaan teknis, memperketat pengawasan pelaksanaan pekerjaan, meningkatkan pengendalian mutu konstruksi, serta melakukan evaluasi terhadap penyedia jasa konstruksi.

Menurut Puspawati, langkah tersebut diharapkan mampu memastikan setiap proyek yang dibiayai APBD memenuhi spesifikasi teknis dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

“Kami juga berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan melalui pemerataan infrastruktur dasar termasuk akses jalan penyediaan air bersih infrastruktur petani serta peningkatan pelyanan fasilitas dasar,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah menilai pembangunan antardaerah harus dilaksanakan secara adil agar seluruh masyarakat memperoleh akses yang sama terhadap layanan dasar dan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi.

Untuk itu, penyusunan program pembangunan ke depan akan lebih mengedepankan kebutuhan masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Fokus utama diarahkan pada pembangunan jalan, irigasi, air bersih, dan peningkatan aksesibilitas bagi wilayah yang masih menghadapi keterisolasian.

Di sisi lain, pemerintah daerah mengakui kemampuan APBD masih memiliki keterbatasan untuk membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur. Karena itu, Pemkab Luwu Timur akan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan di luar APBD.

“Bagi wilayah yang masih terisolir dan sinergi pendanaan meningkatkan keterbatasan APBD kami berkomitmen untuk terus mengupayakan skema pendanaan eksternal seperti dana alokasi khusus (Dak) dari pemerintah pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi guna menutup celah kebutuhan pembangunan infrastruktur yang belum terjangkau,” jelas Puspawati.