Di tengah polemik pengembangan kawasan Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) di Luwu Timur, muncul anggapan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur lebih berpihak kepada investor daripada masyarakat. Narasi ini terdengar sederhana, tetapi jika ditelaah berdasarkan fakta, persoalannya jauh lebih kompleks.

Perlu dipahami bahwa Pemerintah Daerah bukanlah kuasa hukum investor. Pemerintah juga bukan pihak yang berhadapan dengan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan, kepala daerah memiliki kewajiban menjalankan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, menjaga aset negara, memberikan kepastian hukum, sekaligus melindungi hak-hak masyarakat.

Dalam kasus Laoli, kawasan yang menjadi objek penataan telah melalui proses administrasi yang panjang. Berawal dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan PT INCO (kini PT Vale Indonesia) pada 31 Agustus 2006, dilanjutkan dengan proses administrasi pertanahan, hingga diterbitkannya Hak Pengelolaan (HPL) pada 28 Agustus 2024.

Dengan diterbitkannya HPL tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperoleh kewenangan sekaligus kewajiban hukum untuk mengelola dan menata kawasan sesuai peraturan perundang-undangan. Mengabaikan kewajiban tersebut justru dapat menimbulkan persoalan hukum baru bagi pemerintah. Apabila tujuan pemerintah semata-mata membela investor, tentu langkah yang ditempuh tidak akan diawali dengan dialog dan musyawarah.

Faktanya, sebelum dilakukan penertiban, pemerintah terlebih dahulu melakukan pendataan masyarakat, sosialisasi, dialog, musyawarah, menawarkan kompensasi, menyediakan hunian sementara bagi masyarakat yang bersedia direlokasi, hingga menempuh mekanisme konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Malili bagi pihak yang belum menerima pembayaran.

Rangkaian proses tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Hal penting lain yang perlu dipahami adalah bahwa tidak seluruh masyarakat yang memanfaatkan kawasan Laoli menolak mekanisme penyelesaian yang ditawarkan pemerintah.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sebagian besar masyarakat telah menerima kompensasi dan bersedia direlokasi, sementara yang masih belum menerima penyelesaian tersebut tersisa sekitar 29 orang.

Fakta ini menunjukkan bahwa dinamika di Laoli tidak dapat dimaknai sebagai penolakan seluruh masyarakat. Pemerintah tetap menghormati pilihan warga yang masih memiliki keberatan. Dalam negara demokrasi dan negara hukum, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat, mengajukan keberatan, serta menempuh jalur hukum yang tersedia. Hak tersebut merupakan bagian dari prinsip perlindungan hak asasi manusia yang wajib dihormati oleh negara.

Namun pada saat yang sama, pemerintah juga memikul amanat konstitusional untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya berkewajiban menjaga hak individu yang masih memiliki keberatan, tetapi juga memastikan kebijakan publik yang telah melalui proses hukum dapat berjalan demi kepentingan masyarakat Luwu Timur yang lebih luas.

Dengan demikian, menghormati hak sekitar 29 orang yang masih memiliki keberatan bukan berarti mengabaikan kepentingan masyarakat Luwu Timur secara keseluruhan. Sebaliknya, memperjuangkan kepentingan masyarakat luas juga tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan hak-hak individu. Pemerintah harus menjaga keseimbangan di antara keduanya. Itulah hakikat negara hukum dan demokrasi: melindungi setiap warga negara tanpa mengorbankan kepentingan umum.

Dalam perspektif ini, langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bukanlah memilih antara investor atau masyarakat. Yang dilakukan pemerintah adalah menjalankan amanat konstitusi untuk memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai hukum, sembari tetap menyediakan ruang dialog, kompensasi, relokasi, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak.

Perlu dipahami pula bahwa investasi bukan semata-mata mengenai kepentingan perusahaan. Dalam pembangunan daerah, investasi merupakan instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian, memperluas kesempatan usaha bagi pelaku UMKM, meningkatkan aktivitas perdagangan, jasa, transportasi, serta mendorong pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan Industri Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) diproyeksikan menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di Luwu Timur. Kehadirannya diharapkan membuka peluang kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah. Semua manfaat tersebut hanya dapat terwujud apabila didukung oleh kepastian hukum dan stabilitas sosial yang terjaga.

Karena itu, langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak tepat dimaknai sebagai keberpihakan kepada investor ataupun pengabaian terhadap masyarakat yang masih memiliki keberatan. Justru yang dilakukan pemerintah adalah berupaya melindungi hak masyarakat yang terdampak melalui berbagai mekanisme penyelesaian yang disediakan oleh hukum, sekaligus menjaga kepentingan publik agar pembangunan yang dirancang untuk memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Luwu Timur dapat berjalan.

Pada akhirnya, memperhadapkan masyarakat dengan investasi adalah cara pandang yang terlalu sempit. Yang dibutuhkan bukan memilih salah satunya, melainkan memastikan keduanya berjalan secara seimbang. Masyarakat membutuhkan perlindungan hukum, sementara kesejahteraan membutuhkan pembangunan yang berkelanjutan. Tugas pemerintah adalah menjaga keseimbangan tersebut.

Karena itu, pertanyaan yang semestinya diajukan bukanlah “Apakah pemerintah membela investor?”, melainkan “Apakah pemerintah telah menjalankan kewajibannya melindungi hak masyarakat sekaligus menjaga kepentingan umum berdasarkan hukum?”

Itulah ukuran yang lebih adil dalam menilai langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menyelesaikan persoalan Laoli.