Jakarta, Respublica— Pemerintah menyiapkan langkah baru untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sekaligus menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah akademisi, peneliti, dan perwakilan lembaga riset serta perguruan tinggi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, BPGMN akan diarahkan untuk memperkuat strategi pencegahan karhutla, terutama pada kawasan yang memiliki ekosistem gambut.

Menurut dia, pendekatan pencegahan perlu menjadi prioritas karena dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi.

“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” katanya.

Raja Juli menjelaskan, badan baru tersebut nantinya didukung anggaran yang memadai agar fungsi pencegahan dapat berjalan secara optimal.

Fokus awal diarahkan pada enam provinsi yang memiliki kawasan gambut cukup luas, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

“Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan, Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap masukan yang disampaikan para ilmuwan dalam forum tersebut.

Arif menyebut BRIN akan mengambil bagian dalam mendukung kerja BPGMN, terutama melalui pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.

“BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot dan selama ini kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujar Arif.

Selain pemanfaatan teknologi, pemerintah juga akan mengembangkan model pencegahan yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Menurut Arif, warga yang tinggal di sekitar kawasan gambut memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber daya di wilayah tersebut.

Konsep itu, kata dia, salah satunya akan melibatkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

“Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” jelasnya.

Dalam pembahasan tersebut, aspek teknologi juga menjadi perhatian. Sejumlah gagasan yang dibicarakan mencakup penggunaan water injection, penyediaan pompa pada tingkat desa hingga pemanfaatan bahan alternatif dalam penanganan kebakaran.

Upaya pencegahan juga dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut. Arif menyebut penyediaan sumber penghasilan alternatif perlu dipikirkan agar masyarakat memiliki pilihan mata pencaharian yang berkelanjutan.

“Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” tuturnya.

Sejumlah komoditas disebut dapat dikembangkan sesuai dengan jangka waktu hasil yang diharapkan. Sagu diproyeksikan sebagai pilihan jangka panjang, sementara kopi dan tanaman hortikultura dapat menjadi alternatif untuk periode yang lebih pendek.

“Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek,” pungkasnya.