Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Sangkala Saddiko, menggelar Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan 15 bersama Dinas Sosial Kota Makassar di Hotel Sarison Makassar, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut membahas penyelenggaraan program kesejahteraan sosial, termasuk pelaksanaan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Hadir sebagai narasumber, Kepala UPT Rumah Perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Kota Makassar, Masri, S.Sos., M.Si., serta Abd. Rais Asmar, S.H., M.H. Keduanya memberikan pemaparan terkait tugas dan fungsi pelayanan sosial serta berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial.
Dalam sambutannya, Sangkala Saddiko mengatakan, pengawasan terhadap program Dinas Sosial penting dilakukan untuk memastikan berbagai kebijakan dan bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, urusan sosial berkaitan langsung dengan kondisi kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan dan pendampingan. Karena itu, pelaksanaan program Dinas Sosial harus mendapat perhatian agar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“Program Dinas Sosial ini menyangkut kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Karena itu, kita perlu memastikan setiap program berjalan sebagaimana mestinya, mulai dari pendataan penerima manfaat, penyaluran bantuan, hingga pelayanan dan perlindungan sosial,” ujarnya.
Ia menilai, pengawasan juga diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program sosial. Dengan begitu, persoalan di lapangan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Sangkala berharap, melalui kegiatan tersebut, DPRD dapat memperoleh gambaran lebih utuh mengenai pelaksanaan program Dinas Sosial, termasuk tantangan yang dihadapi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mendorong agar koordinasi antara DPRD, Dinas Sosial, dan masyarakat terus diperkuat sehingga kebijakan penanganan masalah sosial dapat berjalan lebih efektif.
“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru tidak terjangkau oleh program pemerintah. Kita ingin memastikan pelayanan sosial hadir bagi mereka yang membutuhkan, sehingga program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat,” tutupnya.
Comment