Luwu Timur, Respublica— Satu tahun kepemimpinan Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam (Ibas) bersama Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler (Puspa) mulai menunjukkan sejumlah capaian yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berbagai program yang dijalankan sejak awal masa jabatan dinilai memberikan dampak positif, baik dari sisi ekonomi maupun pelayanan publik.

Kemiskinan dan pengangguran turun

Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Profetik Institute, Asratillah, menilai secara umum kinerja satu tahun pemerintahan Ibas-Puspa menunjukkan tren yang positif dengan indikator yang cukup terukur.

“Ada indikator yang cukup jelas dan terukur. Angka kemiskinan turun ke sekitar 5,79 persen, lalu tingkat pengangguran juga menurun dari sekitar 4,58 persen menjadi kurang lebih 3,70 persen,” ujarnya pada 1 Maret 2026.

Menurutnya, capaian tersebut tidak sekadar angka statistik, namun mencerminkan dampak nyata kebijakan pemerintah daerah terhadap kondisi masyarakat.

Hal ini juga diperkuat dengan tingkat kepuasan publik yang berada di kisaran 89 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Resep keberhasilan: berani eksekusi program

Ia menilai, salah satu kekuatan utama kepemimpinan Ibas-Puspa terletak pada keberanian dalam mengeksekusi program sejak awal masa jabatan.

Berbeda dengan kebiasaan umum di tahun pertama yang cenderung menjadi fase adaptasi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur justru mampu menghadirkan hasil konkret dalam waktu relatif singkat.

“Perbaikan layanan perizinan, dorongan terhadap UMKM, dan penguatan birokrasi menjadi faktor yang mendorong pergerakan ekonomi lokal. Ini penting karena sering kali kepala daerah terjebak di perencanaan, bukan implementasi,” jelasnya.

Dari sisi sosial, kondisi masyarakat Luwu Timur juga dinilai cukup kondusif. Tingkat kerukunan sosial yang mencapai sekitar 80,84 persen menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas daerah. Menurut Asratillah, stabilitas sosial merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan.

“Ketika masyarakat merasa aman dan rukun, kebijakan pemerintah lebih mudah dijalankan. Artinya ada kombinasi antara kinerja teknokratis dan kemampuan menjaga kohesi sosial,” tambahnya.

Masih perlu evaluasi

Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri. Menurutnya, masih diperlukan evaluasi yang lebih mendalam, terutama terkait pemerataan dampak pembangunan.

“Kita belum melihat secara mendalam apakah penurunan kemiskinan itu merata di semua wilayah atau hanya terkonsentrasi di titik tertentu,” ujarnya.

Hal serupa juga berlaku pada penurunan angka pengangguran yang perlu ditinjau dari kualitas pekerjaan yang tersedia, apakah benar-benar meningkatkan kesejahteraan atau hanya bergeser ke sektor informal.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya transparansi data serta ruang kritik publik agar pemerintah tidak hanya kuat dalam narasi, tetapi juga solid dalam evaluasi kebijakan.

Ke depan, Asratillah menyarankan tiga hal utama yang perlu diperkuat oleh pemerintah daerah, yakni peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta menjaga konsistensi program unggulan agar tidak berhenti sebagai simbol politik semata.

“Saya melihat fondasinya sudah ada, tinggal bagaimana menjaga ritme kerja ini agar tidak kehabisan energi di tengah jalan,” tutupnya.