Makassar, Respblica— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun selama pelaksanaan reses dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (20/7/2026).

Aspirasi tersebut merupakan hasil penjaringan anggota dewan di seluruh daerah pemilihan (dapil) saat reses yang berlangsung pada 18–23 Mei 2026. Berbagai persoalan mendasar, mulai dari penyediaan air bersih, pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat menjadi fokus utama yang diharapkan segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Makassar.

Dapil I Soroti Pelayanan Air Bersih

Juru Bicara Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar I, Fasruddin Rusli, mengungkapkan bahwa akses terhadap air bersih masih menjadi keluhan dominan warga di Kecamatan Makassar, Ujung Pandang, dan Rappocini.

“Kami mendorong Pemerintah Kota Makassar, khususnya Perumda Air Minum, meningkatkan kualitas pelayanan air bersih melalui peremajaan jaringan pipa dan pembangunan jaringan baru agar masyarakat memperoleh akses air yang stabil, layak, dan merata,” ujarnya.

Selain peningkatan layanan air bersih, DPRD dari Dapil I juga meminta pemerintah kota mempercepat perbaikan infrastruktur dasar.

Usulan tersebut meliputi peningkatan kualitas jalan, pembangunan dan rehabilitasi drainase untuk mengurangi genangan dan banjir, pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU), penambahan kamera pengawas (CCTV) di titik rawan, hingga pembenahan sistem pengelolaan sampah.

Di sektor sosial dan ekonomi, Dapil I juga mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial dilakukan lebih tepat sasaran. Pemerintah juga didorong memperkuat program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan keterampilan serta dukungan permodalan.

Selain itu, DPRD mengusulkan pembangunan berbagai fasilitas publik seperti posyandu, taman bermain anak, rumah baca, ruang terbuka hijau (RTH), hingga percepatan penyelesaian persoalan aset daerah dan sengketa pertanahan.

Fasruddin menilai peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi prioritas agar kebutuhan masyarakat dapat direspons secara cepat dan memberikan manfaat yang nyata.

Dapil II Usulkan Urban Farming hingga Penataan Fasilitas Umum

Sementara itu, Juru Bicara Dapil Makassar II yang meliputi Kecamatan Wajo, Ujung Tanah, Bontoala, dan Tallo, Rahmat Taqwa Quraisy, menyampaikan sejumlah rekomendasi pembangunan yang juga didominasi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Menurutnya, perlu ada langkah konkret untuk memperluas akses air bersih, terutama di wilayah yang hingga kini masih mengalami keterbatasan layanan.

“Kami mendorong Pemerintah Kota Makassar memperluas akses air bersih melalui peningkatan kapasitas produksi, optimalisasi distribusi, serta percepatan pembangunan jaringan perpipaan di kawasan yang masih mengalami keterbatasan layanan karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Selain sektor air bersih, Dapil II mengusulkan peningkatan kualitas jalan lingkungan, rehabilitasi lorong, normalisasi drainase sebagai upaya pengendalian banjir, penambahan lampu penerangan jalan, pemasangan CCTV, serta penguatan sistem pengelolaan persampahan.

Untuk mendorong ketahanan pangan masyarakat, DPRD juga mengusulkan bantuan perlengkapan urban farming bagi kelompok PKK, komunitas, dan warga di tingkat kelurahan sehingga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung kebutuhan pangan keluarga.

Rahmat juga meminta Pemerintah Kota Makassar mempercepat pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, menyelesaikan persoalan aset dan pertanahan, melakukan penataan pedagang yang memanfaatkan fasilitas umum secara humanis, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui penyampaian laporan hasil reses ini, DPRD Kota Makassar berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Dengan demikian, berbagai kebutuhan warga dapat diakomodasi secara lebih tepat sasaran, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kota Makassar.