Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Odhika Cakra Satriawan, S.Inf, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan II bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, di Hotel Dalton, Jumat (24/4/2026).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum pengawasan, tetapi juga ruang koordinasi dan edukasi bagi peserta untuk memahami secara menyeluruh kerja-kerja kebencanaan di Kota Makassar, mulai dari tahap pencegahan, penanganan saat bencana, hingga pemulihan pascabencana.

Dalam sambutannya, Odhika menekankan pentingnya keseriusan peserta dalam mengikuti kegiatan tersebut. Ia meminta seluruh peserta untuk menyimak dengan baik paparan dari BPBD.

Karena forum ini menjadi kesempatan untuk mengetahui secara langsung program, tugas, serta langkah konkret yang telah dan akan dilakukan dalam penanggulangan bencana.

Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap sistem penanggulangan bencana masih perlu diperkuat, terutama terkait peran strategis pemerintah daerah dalam mengantisipasi risiko sejak dini. Ia juga menilai, keterlibatan dan kesadaran publik menjadi kunci dalam meminimalkan dampak bencana.

“Karena itu, saya berharap forum ini tidak sekadar menjadi kegiatan formal, tetapi benar-benar memberi pemahaman yang utuh kepada kita semua tentang bagaimana menghadapi potensi bencana,” ujarnya.

Sementara itu, dalam pemaparan materinya, Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengungkapkan bahwa sepanjang periode tertentu tercatat sebanyak 776 kejadian bencana di Kota Makassar dengan jumlah warga terdampak mencapai 6.898 jiwa. Data tersebut, kata dia, menjadi dasar pentingnya penguatan sistem penanggulangan bencana di daerah.

Fadli menjelaskan bahwa penanggulangan bencana terbagi dalam tiga tahapan utama, yakni pra-bencana, saat bencana, dan pascabencana. Namun demikian, ia menegaskan bahwa porsi pekerjaan terbesar justru berada pada tahap pra-bencana, yakni kesiapsiagaan dan upaya pencegahan.

“Padahal pekerjaan kita paling banyak di pra-bencana, kesiapsiagaan sebelum bencana. Bukan saat kejadian baru bekerja, tetapi justru sebelum itu,” jelasnya.

Ia mencontohkan, salah satu langkah konkret yang rutin dilakukan adalah pembersihan dan normalisasi saluran air guna mengantisipasi banjir, terutama saat musim hujan. Upaya ini dinilai lebih efektif dalam menekan risiko dibandingkan penanganan saat bencana sudah terjadi.

Selain itu, Fadli juga menjelaskan pengaruh fenomena iklim global seperti El Nino dan La Nina terhadap potensi bencana di Makassar. El Nino, menurutnya, terjadi saat suhu permukaan laut meningkat sehingga menyebabkan kondisi menjadi lebih kering dan berpotensi menimbulkan kekeringan.

Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut mendingin yang berdampak pada meningkatnya curah hujan. Kondisi ini kerap memicu terjadinya banjir di sejumlah wilayah.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak berhenti saat kejadian berlangsung. Tahap pascabencana juga menjadi bagian penting, yakni melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat terdampak.

“Jadi bukan hanya saat bencana, tetapi juga pascabencana. Setelah kebakaran atau puting beliung, kami turun memberikan bantuan,” ujarnya.

Bantuan yang diberikan meliputi material bangunan untuk perbaikan rumah, serta kebutuhan dasar seperti obat-obatan, pakaian, selimut, sarung, hingga tenda darurat.

Seluruh bantuan tersebut diberikan secara gratis, dan dalam kondisi tertentu dapat disalurkan lebih dari satu kali sesuai dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan korban.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat semakin kuat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Makassar.