Jakarta, Respublica— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti praktik perekrutan tenaga honorer yang kerap terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, tidak sedikit tenaga honorer yang direkrut bukan berdasarkan kebutuhan dan kompetensi.

“Kalau tenaga yang skill seperti guru dan di bidang kesehatan itu masih bermanfaat, masih oke di masa lalu. Tapi kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas,” kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2026).

Tito bahkan menduga sebagian tenaga honorer merupakan bawaan dari pejabat atau kepala daerah sebelumnya, termasuk yang berasal dari tim sukses. Menurutnya, ada honorer yang tidak bekerja secara optimal sehingga justru menjadi beban bagi pemerintah daerah.

“Ya, mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana. Datang pukul 08.00, pulang pukul 10.00. Jadi beban. Dan setelah itu menumpuklah honorer ini dari kepala daerah,” ujarnya.

Tito menilai kondisi tersebut pada akhirnya menjadi beban bagi pemerintah daerah karena jumlah tenaga honorer terus bertambah, sementara kualitas dan produktivitas kerja sebagian di antaranya tidak sesuai dengan kebutuhan birokrasi.

Ia menegaskan, praktik semacam itu tidak hanya berdampak pada efektivitas pelayanan publik, tetapi juga meningkatkan beban belanja pegawai yang harus ditanggung pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).