Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, Sp.B., menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan VI bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar di Hotel Dalton, Sabtu (25/7/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati, serta Elisabet Ambalele sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Yulius menegaskan bahwa sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar menjadi kunci dalam memastikan setiap program pendidikan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia mengajak peserta memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan berbagai masukan maupun kritik sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

“Silakan memberikan masukan dan kritik. Sinergi antara DPRD dan pemerintah sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program di Kota Makassar berjalan sesuai harapan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Yulius.

Politisi Perindo itu menilai secara umum pelaksanaan program Dinas Pendidikan telah berjalan dengan baik. Namun, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait realisasi pembangunan fisik dan belanja modal.

“Hasil evaluasi kami menunjukkan program-program Dinas Pendidikan sudah berjalan cukup baik. Tetapi masih ada catatan kecil, terutama pembangunan fisik yang belum maksimal. Kami berharap realisasi belanja modal dapat segera ditindaklanjuti sehingga seluruh program dapat terlaksana secara optimal,” katanya.

Yulius juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh hak atas pendidikan.

Menurutnya, DPRD bersama pemerintah memiliki tekad yang sama untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menekan angka anak tidak sekolah di Kota Makassar.

“Dalam waktu dekat kami berharap Dinas Pendidikan benar-benar memprogramkan langkah-langkah yang mampu mendorong kemajuan pendidikan dan memastikan tidak ada lagi anak-anak di Kota Makassar yang putus atau tidak mengenyam pendidikan. Pemerintah dan DPRD berkomitmen memajukan pendidikan di Kota Makassar,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati, menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan memiliki sejumlah bidang pelayanan yang menangani berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, B, dan C.

Ia mengingatkan masyarakat agar memahami kewenangan masing-masing instansi dalam pengurusan administrasi pendidikan.

“PAUD, SD, SMP, pendidikan kesetaraan, hingga taman kanak-kanak menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Sedangkan SMA dan SMK merupakan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Kurniati juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan membangun PAUD Negeri di Kecamatan Tamalanrea yang nantinya melayani masyarakat di wilayah Tamalanrea dan Biringkanaya.

“PAUD Negeri yang dibangun di Tamalanrea akan merekrut peserta didik dari wilayah Tamalanrea dan Biringkanaya. Layanan pendidikan tersebut tidak dipungut biaya atau gratis,” ujarnya.

Selain itu, Dinas Pendidikan terus menjalankan program beasiswa bagi siswa berprestasi maupun siswa dari keluarga kurang mampu. Untuk kategori siswa berprestasi, kata Kurniati, beasiswa diberikan kepada peserta didik yang meraih prestasi pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional maupun Olimpiade Siswa Nasional.

Sementara bagi siswa kurang mampu, bantuan diberikan kepada peserta didik yang tidak menerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada desil 1 dan desil 2.

“Apabila tidak menerima PIP dan masuk kategori desil 1 atau desil 2, kami akan mengusulkan sebagai penerima beasiswa. Insyaallah pencairannya dilakukan pada akhir tahun, sekitar bulan Desember, dengan nilai bantuan sebesar Rp1,8 juta,” ungkapnya.

Di bidang sarana dan prasarana, Kurniati menyebut sebanyak 30 sekolah di Kota Makassar telah memperoleh bantuan dana revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Alhamdulillah ada 30 sekolah yang mendapatkan bantuan dana revitalisasi dari Kementerian Dikdasmen. Kami juga terus berupaya agar sekolah-sekolah lainnya dapat memperoleh bantuan serupa sehingga kebutuhan infrastruktur pendidikan di Kota Makassar dapat terpenuhi secara bertahap,” pungkasnya.