Makassar, Respublica— Sekretariat DPRD Kota Makassar mengembangkan inovasi layanan digital bertajuk Si-Akses sebagai bagian dari proyek perubahan yang diinisiasi Sekretaris DPRD Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba.

Inovasi ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hak-hak keuangan anggota DPRD melalui sistem pemberitahuan resmi berbasis WhatsApp.

Pengembangan Si-Akses dipaparkan Andi Rahmat dalam pameran dan seminar implementasi proyek perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar, Rabu (29/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Andi Rahmat menjelaskan bahwa seminar implementasi proyek perubahan menjadi puncak dari rangkaian pendidikan kepemimpinan yang dijalaninya. Ia juga mengungkapkan bahwa inovasi Si-Akses kini telah diterapkan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Makassar.

Menurutnya, inovasi tersebut diharapkan mampu memperbaiki tata kelola administrasi di Sekretariat DPRD sekaligus menjadi model yang dapat diterapkan oleh perangkat daerah lainnya di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

“Insya Allah, apa yang menjadi proyek perubahan kami, yang menjadi inovasi kami dapat berhasil guna, berdaya guna untuk perbaikan Sekretariat DPRD ke depan dan insya Allah bisa bermanfaat lebih luas lagi ke seluruh SKPD di tingkat Kota Makassar,” katanya.

Andi Rahmat menjelaskan, Si-Akses bukan merupakan aplikasi yang harus diunduh oleh pengguna. Sistem ini memanfaatkan layanan WhatsApp sebagai media penyampaian pemberitahuan resmi terkait hak-hak keuangan anggota DPRD sehingga informasi dapat diterima dengan lebih mudah dan cepat.

“Saya kira ini aplikasi yang tidak berbayar dan aplikasi sangat mudah diakses karena sifatnya memang pemberitahuan secara resmi kepada penggunanya,” jelasnya.

Ia mengatakan, selama ini anggota DPRD hanya menerima notifikasi dari bank berupa nominal pembayaran secara keseluruhan tanpa disertai rincian setiap komponen hak keuangan yang diterima.

Melalui Si-Akses, seluruh informasi tersebut akan dikirim secara terperinci melalui WhatsApp. Dengan begitu, anggota DPRD tidak lagi harus menghubungi bendahara atau bagian keuangan untuk mengetahui rincian hak keuangan yang diterimanya.

“Tidak lagi menyampaikan kepada bendahara ataupun bagian keuangan terkait dengan hak keuangan apa saja yang diterima pada saat itu. Sehingga ini bisa akuntabilitasnya terjaga dan transparansinya lebih terjaga lagi,” jelasnya.

Sebagai contoh, Andi Rahmat menyebutkan bahwa setiap pelaksanaan perjalanan dinas akan disertai pemberitahuan rinci mengenai seluruh komponen biaya yang diterima anggota DPRD.

“Berapa besaran rincian untuk hotelnya, berapa besaran rincian untuk transportasinya, berapa besaran rincian untuk biaya representasinya, semua secara rinci disampaikan melalui WhatsApp, tidak lagi secara gelondongan yang selama ini diterima melalui bank dengan nominal yang besaran secara gelondongan,” paparnya.