Makassar, Respublica—- Aktivitas Sekretariat DPRD Kota Makassar mulai beralih secara bertahap ke gedung sayap di Jalan A.P. Pettarani atau kantor lama. Sejumlah unit kerja, termasuk empat komisi DPRD, kini telah menempati gedung tersebut.

Proses relokasi seluruh aktivitas Sekretariat DPRD Makassar ditargetkan rampung pada Desember 2026. Perpindahan ini menjadi langkah sementara sembari menunggu pembangunan gedung utama DPRD Makassar.

Azwar Rasmin: Lebih Efisien dan Representatif

Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, menilai penggunaan gedung tersebut menjadi pilihan yang lebih efisien dibandingkan menyewa gedung untuk menjalankan aktivitas kedewanan.

Menurutnya, anggaran sewa gedung yang sebelumnya digunakan DPRD Makassar mencapai sekitar Rp600 juta lebih dalam setahun. Dengan memanfaatkan aset milik pemerintah kota, anggaran tersebut dapat dihemat.

“Ya, alhamdulillah gedung baru ini kita menganggap bahwa insyaallah cukup untuk menampung kita sementara, dibanding kita sewa lagi tempat dan kita bisa menghemat biaya sampai Rp600-an juta lebih,” kata Azwar.

Azwar berharap fasilitas yang tersedia dapat menunjang aktivitas anggota DPRD, khususnya pelaksanaan rapat dan penerimaan aspirasi masyarakat.

“Mudah-mudahan bisa maksimal kerja-kerja kita ke depannya. Kalau dibanding dengan yang disewa kemarin masih lebih bagus di tempat ini,” tuturnya.

Azwar menjelaskan, sejumlah ruangan untuk mendukung aktivitas DPRD telah tersedia di gedung tersebut. Empat komisi DPRD juga telah memiliki ruang kerja masing-masing.

Menurut Azwar, gedung tersebut dinilai lebih representatif untuk kegiatan rapat dan aktivitas kedewanan dibandingkan gedung sewaan sebelumnya. “Karena terasa lebih representatif sebagai gedung rapat dan lain-lain,” katanya.

Muchlis Misbah: Lebih Baik daripada Ngontrak

Anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misbah, juga menyambut penggunaan gedung tersebut. Ia menilai pemanfaatan gedung milik pemerintah dapat menjadi langkah efisiensi agar anggaran tidak kembali terserap untuk membayar biaya sewa.

“Memang sebaiknya bisa dimanfaatkan meskipun tidak maksimal, tapi tempat ini dipakai untuk berkegiatan, beraktivitas kegiatan kesekwanan dengan anggota DPRD,” ujarnya.

Muchlis mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan pada fasilitas gedung. Namun, ia menilai kekurangan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk kembali menyewa gedung dengan biaya yang besar.

“Daripada kita kontrak-kontrak, lebih kita manfaatkan ini dan anggarannya itu bisa dikembalikan kepada rakyat penggunaannya,” tegasnya.

Ia berharap penghematan biaya sewa dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran tersebut pada kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Meski mendukung pemanfaatan gedung sayap, Muchlis mengingatkan bahwa fasilitas tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan DPRD. Karena itu, ia berharap Pemerintah Kota Makassar dapat mempercepat pembangunan gedung utama DPRD.

“Tapi harapan kami, harapan kami bagaimana pemerintah kota bisa men-support pembangunan cepat bangunan utamanya,” katanya.

Muchlis menilai gedung DPRD idealnya mampu memberikan ruang yang representatif bagi anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran, sekaligus menerima aspirasi masyarakat.

Meski demikian, ia kembali menekankan pentingnya memanfaatkan aset yang tersedia daripada mengeluarkan anggaran untuk sewa gedung. “Tapi secara efisiensi lebih mending di sini. Lebih efisiensi, lebih enak di sini,” tuturnya.

Fahrizal Rasakan Nuansa Kantor yang Berbeda

Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, memiliki pandangan serupa terkait kondisi gedung tersebut. Ia menilai fasilitas yang tersedia masih sederhana, tetapi suasana bekerja di gedung tersebut terasa lebih seperti kantor dibandingkan tempat sebelumnya.

“Kesan-nya ya masih pas-pas an, tapi kalau untuk berkantor memang rasanya agak beda daripada gedung sebelumnya. Ini terasa betul-betul berkantor kayak di rumah panggung. Tapi ini bagus. Suasana ini memang berkantor banget,” ujarnya.

Namun, ia mengakui kondisi gedung tersebut berbeda dengan gedung DPRD Makassar sebelum mengalami kebakaran. “Tapi kalau melihat modelnya ini kan beda dengan model-model yang kemarin sebelum terbakar,” katanya.