Makassar, Respublica—- Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar hingga saat ini baru mencapai 44,5 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi B DPRD Kota Makassar, terutama karena Bapenda memegang peran penting dalam pencapaian target pendapatan daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan, Bapenda Makassar memiliki pagu anggaran sebesar Rp125.463.228.025. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran tercatat Rp55.887.021.099 atau sekitar 44,5 persen.

Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hartono, mengatakan pihaknya masih mendalami capaian tersebut, termasuk progres Bapenda dalam memenuhi target pendapatan daerah yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Ia mengakui realisasi yang baru berada di kisaran 44 persen berarti belum mencapai separuh dari pagu anggaran. Namun, Bapenda disebut tetap optimistis mampu memenuhi target yang telah dibebankan hingga akhir tahun.

“Alasannya, biasanya penerimaan mereka itu di akhir tahun. Di akhir pajak-pajak itu katanya mereka lebih banyak menerima di akhir tahun,” jelasnya, Rabu (26/8/2026).

Meski demikian, Hartono menegaskan Komisi B DPRD Makassar akan tetap melakukan pengawasan untuk memastikan target pendapatan tersebut benar-benar dapat dicapai.

Ia menilai kinerja Bapenda relatif lebih mudah diukur karena penerimaan daerah dapat diproyeksikan berdasarkan capaian setiap triwulan. Dengan demikian, perkembangan menuju target akhir tahun seharusnya sudah dapat terlihat sejak memasuki triwulan ketiga.

“Dan saya kira memang kita akan betul-betul melihat itu. Karena saya malah berharap mereka bisa melampaui target,” tutur Hartono.

Hartono menilai pencapaian target pendapatan menjadi hal penting mengingat kebutuhan Pemerintah Kota Makassar cukup besar. Menurutnya, potensi pendapatan daerah di Makassar juga masih terbuka lebar untuk digali.

“Karena hitungan kami di Komisi B itu masih relatif mudah dicapai. Sangat mudah, masih mudah. Dan saya bilang potensi penerimaan kita di Makassar ini, besar saya kira, besar ya. Insya Allah,” tegasnya.

Ia mengatakan Komisi B akan kembali melakukan monitoring dan evaluasi bersama Bapenda pada triwulan berikutnya. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai kemampuan Bapenda dalam mengejar target hingga akhir tahun.

Hartono juga menyinggung pentingnya peningkatan target pendapatan pada tahun-tahun berikutnya. Jika target 2026 dapat dicapai, DPRD membuka kemungkinan target pendapatan daerah pada 2027 dinaikkan.

Ia menambahkan, pemerintah daerah sebelumnya juga memberikan kesempatan kepada sejumlah perusahaan umum daerah (Perumda) untuk melakukan konsolidasi dan pembenahan manajemen agar dapat memberikan kontribusi dividen yang lebih maksimal kepada Pemkot Makassar.

“Ya. Jadi, saya tetap mencoba untuk kita beri kesempatan kepada teman-teman di Bapenda, perumda-perumda juga untuk bekerja maksimal,” kata Hartono.

Namun, kesempatan tersebut tetap disertai tuntutan agar setiap perangkat daerah menunjukkan hasil yang terukur. Ia berharap pada triwulan ketiga perkembangan capaian pendapatan sudah semakin terlihat.

“Dan saya kira kalau misalnya target yang ditetapkan anggaran di 2026 ini tidak tercapai. Saya kira Pak Wali mesti memberikan pernyataan keras ke anggotanya supaya bisa mencapai,” sambungnya.

Hartono menegaskan DPRD Makassar masih melihat target pendapatan daerah sebagai sesuatu yang realistis untuk dicapai. Karena itu, Bapenda diminta memaksimalkan seluruh potensi penerimaan yang tersedia.

“Karena itu kan baru bisa menutupi Jadi, saya kira mereka berupaya untuk optimis sambil tentu kami akan komunikasikan Bapenda untuk monev berikutnya supaya betul-betullah sudah harus kelihatan, bahwasanya mereka bisa mencapai target yang diberikan,” pungkasnya.