Makassar, Respublica— Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar diskusi publik bertajuk “Mewaspadai Ancaman Algoritma Ekstremisme di Ruang Publik”, Jumat, 25 September 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung IPTEKS Universitas Hasanuddin tersebut diikuti sekitar 250 peserta dari kalangan mahasiswa, pelajar, akademisi, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat umum.

Diskusi ini mengangkat bagaimana algoritma media sosial ikut mempercepat penyebaran paham radikal, terutama di kalangan generasi muda.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Dr. Alexander Sabar, S.I.K., M.H., menyoroti meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan anak muda. Menurutnya, kondisi tersebut membuat generasi muda semakin berpotensi mengonsumsi hoaks, yang kerap menjadi pintu masuk narasi intoleransi dan ekstremisme.

Kasubdit V Ditintelkam Polda Sulsel, Deni Ratmodiharjo, S.Sos., M.M., memaparkan perubahan pola rekrutmen kelompok ekstremis. Menurutnya, rekrutmen yang dulu berpusat pada lokasi dan pertemuan tatap muka kini bergeser ke media sosial, sehingga jangkauannya semakin luas dan lebih sulit dideteksi.

Katim Idensos Satgaswil Sulsel Densus 88 AT Polri, M. Faisal, S.Sos., M.M., memetakan sejumlah kelompok teror yang terkait dengan Sulawesi Selatan, antara lain JAD, NII, MIT, dan JI.

Ia juga mengungkapkan adanya modus baru yang menempatkan perempuan dan anak, termasuk pelajar, sebagai pelaku aksi teror. Menurutnya, anak-anak terpapar paham radikal terutama melalui media sosial dan arena game online.

Sementara itu, Dosen Ilmu Politik FISIP Unhas, Dr. Andi Ali Armunanto, S.IP., M.Si. menilai algoritma bukanlah alat yang netral. Algoritma platform digital dirancang untuk memaksimalkan interaksi pengguna, sehingga konten yang emosional dan ekstrem justru lebih cepat menyebar.

“Ekstremisme digital adalah serangan terhadap demokrasi. Ia tidak hanya membunuh manusia, tetapi juga membunuh kepercayaan publik,” ujar Andi Ali.

Dalam sesi diskusi, peserta mengangkat isu-isu ancaman ruang digital, perlindungan ruang digital hingga kebebasan berpendapat.

Diskusi menyimpulkan bahwa ancaman ekstremisme di ruang digital bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga tantangan bersama yang menuntut literasi digital, pengawasan keluarga dan sekolah, serta kolaborasi lintas sektor.

Melalui forum ini, para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bebas dari paham ekstremisme