Luwu Timur, Respublica— Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pembaruan regulasi ini diarahkan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan iklim investasi.

Usulan perubahan tersebut disampaikan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur di Malili, Senin (12/10/2026).

Irwan menjelaskan, pajak dan retribusi daerah merupakan instrumen penting dalam menopang kapasitas fiskal pemerintah daerah. Pendapatan dari sektor tersebut dibutuhkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Menurutnya, daerah membutuhkan ruang fiskal yang memadai agar dapat menjalankan program prioritas, membangun infrastruktur, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan perpajakan tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah.

“Kebijakan perpajakan daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan. Kebijakan tersebut juga harus memperhatikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan administrasi, kepatuhan wajib pajak, iklim investasi serta kemampuan masyarakat dan dunia usaha,” kata Irwan.

Ia menyampaikan, perubahan perda diperlukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, penyempurnaan juga dibutuhkan untuk memperbaiki pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Irwan menjelaskan, materi perubahan mencakup sejumlah ketentuan yang memerlukan pembaruan, di antaranya objek dan subjek pajak, dasar serta tata cara pemungutan, administrasi perpajakan, hingga ketentuan lain sesuai kewenangan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah berharap pembaruan aturan tersebut dapat menciptakan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi yang lebih tertib, adil, serta efektif.

Di sisi lain, kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dengan penyempurnaan regulasi tersebut, Pemkab Luwu Timur berharap kapasitas fiskal daerah semakin kuat tanpa mengabaikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif.