Luwu Timur, Respublica— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur terus mendorong pembangunan ekonomi berbasis potensi desa melalui program Pembangunan Desa Unggul, Maju, dan Sejahtera (Pandu Juara).

Program prioritas Bupati Luwu Timur tersebut menyasar 33 desa yang dipersiapkan menjadi percontohan pengembangan ekonomi desa melalui pengelolaan komoditas unggulan.

Pelaksanaannya melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Kepala DPMD Kabupaten Luwu Timur, Awaluddin, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa Pandu Juara merupakan program yang digagas Bupati untuk memperkuat kemandirian desa melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal.

“Jadi memang ada program, program yang prioritas Pak Bupati yang digunakan oleh beliau yaitu program Pandu Juara. Itu akronim dari pembangunan desa unggul, maju dan sejahtera,” kata Awaluddin dalam wawancara di kanal YouTube media RRI.

Ia mengatakan, DPMD bersama sejumlah OPD terkait bertugas mengawal pelaksanaan program tersebut. Dukungan juga diberikan oleh staf ahli Bupati yang mendampingi desa-desa sasaran dalam menyiapkan dan menjalankan kegiatan pengembangan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, Pandu Juara mengandalkan sejumlah komoditas unggulan yang dikembangkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).

Beberapa komoditas yang menjadi sasaran pengembangan di antaranya padi, ikan, ayam petelur, kakao, lada, melon, hingga nangka. Pengembangan komoditas tersebut diarahkan pada pengolahan berskala industri agar memberikan nilai tambah terhadap hasil produksi desa.

Awaluddin mencontohkan pengembangan sektor padi yang melibatkan delapan desa. Desa-desa tersebut akan bergabung membentuk BUMDesma untuk mengelola usaha pengolahan padi dalam skala industri.

“Seperti salah satu contoh padi, dengan menjadi ada delapan desa gabung di dalamnya itu membentuk BUMDesma di desa bersama, jadi pengolahan padi skala industri. Salah satunya itu nantinya akan dibangun melalui program Pandu Juara tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah desa nantinya dapat memberikan penyertaan modal kepada BUMDes maupun BUMDesma untuk mendukung pengembangan usaha. Skema tersebut diharapkan membuat pengelolaan komoditas unggulan berjalan secara terencana dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Tak hanya sektor pertanian dan perkebunan, program Pandu Juara juga mulai menyasar potensi pariwisata desa. Awaluddin menyebut Desa Matano dan Desa Ledu-Ledu sebagai dua desa yang masuk dalam pengembangan sektor tersebut.

Ia menegaskan, setiap unit usaha yang dibangun harus memiliki perencanaan bisnis atau business plan sebelum mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah desa.

“Jadi mereka nanti ini BUMDes dan BUMDesma didampingi oleh tenaga ahli atau staf ahli Bupati dan tentunya kami berkolaborasi juga dengan pihak akademisi. Kalau kita mempunyai modal harus dari BUMDes atau BUMDesma, ini punya business plan,” ungkapnya.

Perencanaan bisnis tersebut menjadi dasar untuk menentukan arah pengembangan usaha, termasuk kebutuhan modal, proses produksi, hingga pengelolaannya. Sejumlah desa disebut telah memiliki business plan sebagai persyaratan untuk memperoleh penyertaan modal.

Dalam program ini, Pemkab Luwu Timur menyiapkan bantuan keuangan khusus sebesar Rp2 miliar untuk setiap desa sasaran. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan unit usaha sesuai potensi unggulan masing-masing desa.

Awaluddin menjelaskan, pelaksanaan program telah dimulai sebelumnya dan berlanjut pada 2026. Pengembangan di 33 desa dilakukan secara bertahap dengan harapan berbagai unit usaha yang direncanakan dapat terealisasi.

“Jadi begini Pak. Jadi kemarin sudah dilakukan lima, terus di tahun 2026 sudah dikontorkan sehingga ini berlanjut masih di 33 desa,” tuturnya.

Ia menyebut sejumlah usaha yang menjadi sasaran pengembangan antara lain pengolahan padi dan ikan berskala industri, pengembangan kakao, serta peternakan ayam petelur melalui pembangunan kandang.

Melalui Pandu Juara, pemerintah daerah mengarahkan pembangunan ekonomi desa agar tidak hanya bertumpu pada produksi komoditas, tetapi juga memperkuat pengolahan dan pengelolaan usaha melalui kelembagaan ekonomi desa.