Makassar, Respublica— Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Makassar menyatakan dukungan terhadap rencana perubahan bentuk badan hukum Perumda Terminal Makassar Metro menjadi PT Makassar Membangun Indonesia (Perseroda).

Meski mendukung, Fraksi NasDem menilai perubahan tersebut harus menjadi momentum untuk menata pengelolaan aset daerah, memperjelas pembagian kewenangan, serta meningkatkan manfaat ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, A. Odhika Cakra Satriawan, dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan bentuk badan hukum Perumda Terminal Makassar Metro menjadi PT Makassar Membangun Indonesia (Perseroda).

Rapat berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Jumat (6/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Odhika menjelaskan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih dari itu, BUMD juga memiliki tanggung jawab dalam menghadirkan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Menurutnya, pandangan tersebut sejalan dengan misi Partai NasDem yang mendorong tata kelola pemerintahan transparan dan akuntabel serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai bagian penting dalam kebijakan pembangunan.

Fraksi NasDem juga memberikan perhatian terhadap kondisi pengelolaan tiga terminal yang selama ini berada dalam lingkup Perumda Terminal Makassar Metro, yakni Terminal Daya, Terminal Mallengkeri, dan Terminal Toddopuli.

Odhika memaparkan, berdasarkan pembagian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan terminal dibedakan menurut tipenya.

Terminal Daya yang berstatus tipe A berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Sementara Terminal Mallengkeri sebagai terminal tipe B menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Terminal Toddopuli saat ini sudah tidak difungsikan sebagai terminal penumpang.

Di sisi lain, Fraksi NasDem menyoroti persoalan kepemilikan aset lahan yang tetap tercatat sebagai milik Pemerintah Kota Makassar. Kondisi tersebut, menurut Odhika, menghadirkan dinamika tersendiri karena kewenangan operasional terminal berada pada tingkatan pemerintahan yang berbeda, sementara aset lahannya masih tercatat sebagai kekayaan daerah milik Pemkot Makassar.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam menjelaskan kedudukan aset tersebut.

Karena itu, perubahan badan hukum Perumda menjadi Perseroda dinilai perlu dilihat dalam kerangka penataan pengelolaan aset, bukan sebatas perubahan administrasi kelembagaan.

Menurut Fraksi NasDem, transformasi tersebut harus mampu memperjelas peran BUMD dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah, memperluas peluang kerja sama, sekaligus memastikan aset yang dimiliki pemerintah tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Odhika menilai, perubahan menjadi Perseroda juga membuka peluang bagi perusahaan daerah untuk memiliki ruang gerak lebih luas dalam mengembangkan kegiatan usaha.

Dengan bentuk perseroan, perusahaan diharapkan dapat menerapkan tata kelola yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan aset pun diharapkan tidak berhenti pada pencatatan administratif, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi serta memperkuat fungsi sosial perusahaan.

Fraksi NasDem berpandangan, Perseroda nantinya harus dapat menjadi penghubung antara kepentingan pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat. Perusahaan juga diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih baik sekaligus membuka kesempatan bagi pemberdayaan ekonomi lokal.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, Fraksi NasDem menyatakan dukungan dan persetujuan terhadap Ranperda perubahan bentuk badan hukum Perumda Terminal Makassar Metro menjadi PT Makassar Membangun Indonesia (Perseroda) untuk selanjutnya dibahas pada tingkat Panitia Khusus (Pansus).