Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan 14 bersama Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Minggu (15/11/2026).

Dalam sambutannya, Azwar Rasmin mendorong masyarakat agar lebih aktif menyampaikan aspirasi, khususnya terkait kebutuhan program dan fasilitas yang menjadi bagian dari pelayanan kesejahteraan rakyat.

Ia mencontohkan, masyarakat dapat mengusulkan pelatihan keterampilan, program keagamaan selama Ramadan, hingga penyediaan fasilitas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Kesra.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan kebutuhan tersebut kepada pemerintah karena pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan juga bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat.

“Apakah bisa dibuatkan pelatihan? Apakah bisa ada program pada Ramadan nanti? Apakah bisa disediakan fasilitas yang berkaitan dengan Kesra Makassar? Kita punya hak untuk menyampaikan itu. Jangan ragu meminta kepada pemerintah karena kita juga membayar pajak. Setiap makanan yang kita beli dan gaji yang kita terima selalu ada unsur pajaknya,” ujarnya.

Azwar menjelaskan, anggota DPRD memiliki fungsi sebagai wakil rakyat yang bertugas menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun, pelaksanaan program dan kebijakan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsinya.

“Fungsi anggota dewan bukan sebagai eksekutor, tetapi menjadi penyambung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Makassar, Mohammad Syarief, dalam pemaparannya membahas pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah.

Menurutnya, semangat berbagi perlu dibangun secara kolektif agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ia mencontohkan, jika ribuan pedagang pasar memiliki kesadaran untuk menyisihkan sebagian rezekinya melalui zakat, infak, dan sedekah, potensi manfaat sosial yang dihasilkan akan sangat besar.

“Kalau ribuan pedagang pasar menyisihkan sebagian rezekinya untuk berinfak dan bersedekah, tentu manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat. Inilah salah satu tujuan kita menjadikan Makassar sebagai kota filantropi,” ungkapnya.

Selain membahas gerakan filantropi, Mohammad Syarief juga menjelaskan perhatian Pemerintah Kota Makassar terhadap penguatan kehidupan keagamaan melalui pemberian insentif kepada para pelayan keagamaan.

Ia menyebutkan, meskipun Peraturan Daerah tentang Baca Tulis Al-Qur’an belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota, pemerintah kota telah menjalankan program pemberian insentif keagamaan.

Program tersebut menyasar sekitar 4.500 penerima setiap bulan, yang terdiri atas guru mengaji, imam masjid, pengurus jenazah, mubalig, guru tahfiz, serta guru mengaji di panti asuhan.

Insentif tersebut diberikan setiap bulan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap para tokoh dan tenaga keagamaan yang selama ini berkontribusi dalam pembinaan kehidupan religius masyarakat.

Melalui kegiatan pengawasan tersebut, diharapkan masyarakat semakin memahami berbagai program kesejahteraan yang dijalankan pemerintah sekaligus lebih aktif menyampaikan aspirasi agar kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan warga Kota Makassar.