Makassar, Respublica— Anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Mallarangan Tutu, menaruh perhatian serius terhadap realisasi dana hibah di sektor pariwisata.

Hal itu disampaikannya saat rapat kerja Komisi B bersama Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel yang berlangsung di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Rabu (1/4/2026).

Rapat tersebut digelar dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025, dengan fokus pada evaluasi pelaksanaan program serta penggunaan anggaran daerah.

Dalam forum itu, Mallarangan Tutu secara terbuka mempertanyakan kejelasan penyaluran dana hibah yang diperuntukkan bagi sejumlah destinasi wisata. Ia meminta agar pemerintah memaparkan secara detail titik penyaluran, mekanisme distribusi, hingga sistem pengawasan di lapangan.

“Perlu ada kejelasan, dana hibah ini disalurkan ke mana saja dan bagaimana pengawasannya di lapangan. Ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik,” tegasnya.

Ia menegaskan, indikator keberhasilan penggunaan anggaran tidak semata dilihat dari tingkat penyerapan, melainkan harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Yang harus menjadi fokus adalah manfaatnya. Apakah hibah ini benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sekitar destinasi wisata, atau hanya berhenti pada pembangunan fisik,” lanjut Mallarangan.

Lebih jauh, ia mendorong pemerintah daerah untuk menyajikan data yang transparan dan menyeluruh, termasuk daftar penerima hibah serta hasil evaluasi terhadap dampak sosial dan ekonomi program tersebut.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran, akuntabel, serta memberi manfaat konkret bagi masyarakat Sulawesi Selatan.