Makassar, Respublica— Komisi D DPRD Kota Makassar mendukung program revitalisasi sekolah yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar. Sebelumnya, Pemkot Makassar mengusulkan 79 sekolah untuk menerima bantuan revitalisasi pada tahun ini.

Pada tahap awal, sebanyak 11 sekolah memperoleh alokasi bantuan, kemudian bertambah menjadi 30 sekolah yang masuk dalam daftar penerima program.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, dr. Fahrizal Arrahman Husain, berharap rencana tersebut sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi keterbatasan daya tampung siswa baru di tingkat SMP.

Legislator PKB itu mengatakan revitalisasi sekolah merupakan usulan yang sejak awal dikawal Komisi D DPRD Makassar. Menurutnya, kebutuhan penambahan ruang belajar semakin mendesak setelah pelaksanaan SPMB dalam beberapa tahun terakhir diwarnai persoalan keterbatasan kuota di sejumlah SMP negeri.

“Nah ini memang usulan kami sebelumnya, sebelum tahun anggaran baru ini bahwa akibat kemarin masalah jumlah siswa yang berlebih di SMP setelah lulus dari SD itu semestinya kan sangat berpengaruh pada penerimaan siswa selama ini,” ujarnya saat dihubungi, Senin (13/7/2026).

Karena itu, kata Fahrizal, Komisi D sejak awal mendorong pemerintah tidak lagi bergantung pada penambahan data pokok pendidikan (Dapodik) maupun rombongan belajar (rombel) tanpa diikuti penambahan ruang kelas.

“Jadi kita berharap memang jangan sampai terus solusi-solusi jangka pendek yang dikerjakan oleh pemerintah cuma menambah dapodik ataupun menambah jumlah rombel tanpa memperbarui atau menambah ruang kelas,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, pada pelaksanaan SPMB tahun lalu keterbatasan kuota SMP negeri kerap diatasi melalui penambahan rombel. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari apabila tidak diimbangi dengan penyediaan ruang belajar yang memadai.

“Bukan lagi cuma menambah rombel tanpa memikirkan nanti ke depannya dapodik siswa yang ada di setiap sekolah-sekolah pada saat ingin mengikuti ujian nasional. Itu kan berbahaya nanti di belakangnya,” tambahnya.

Fahrizal menilai solusi yang paling tepat adalah menambah ruang kelas di sekolah-sekolah yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun, penambahan tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan lahan serta kelayakan struktur bangunan.

“Alhamdulillah itu ditindaklanjuti langsung oleh wali kota dan juga dinas pendidikan sehingga kami juga di Komisi D sangat mendukung itu karena itu bisa menjadi solusi jangka panjang bagi pendidikan di Kota Makassar,” ucapnya.

Ia menjelaskan, pemerintah perlu mengkaji terlebih dahulu kebutuhan rombel di setiap sekolah sebelum menambah ruang kelas. Sebagai contoh, sekolah yang idealnya memiliki 11 rombel tetapi baru memiliki tujuh ruang kelas masih berpeluang memperoleh tambahan empat ruang belajar.

“Kita juga melihat dengan luasan tanah, luasan tanahnya dan kalau mau dibangun bertingkat, dilihat dulu struktur bangunannya masih bisa atau tidak Kak, mungkin seperti itu,” ujarnya.

Menurut Fahrizal, pendekatan tersebut lebih realistis dibanding membangun sekolah baru yang membutuhkan waktu dan anggaran lebih besar, sementara proses SPMB berlangsung setiap tahun.

“Karena memang kalau untuk membuat sekolah baru memang pasti waktu yang dibutuhkan cukup lama dan kita kan setiap tahun menerima terus melakukan proses SPMB terus. Jadi itu salah satu juga solusi yang kita berikan ke bidang pendidikan,” jelasnya.

Selain penambahan ruang kelas SMP, Komisi D juga meminta Pemkot Makassar memprioritaskan revitalisasi sekolah dasar yang bangunannya sudah tidak layak. Langkah itu dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan secara merata sekaligus memenuhi kebutuhan sekolah yang memerlukan perbaikan.

DPRD, lanjut Fahrizal, juga akan mengawal pelaksanaan revitalisasi hingga seluruh pekerjaan selesai. Komisi D akan memantau setiap tahapan pembangunan, mulai dari penetapan pelaksana proyek, pelaksanaan di lapangan, hingga evaluasi melalui monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala.

“Dan kami juga meminta memang untuk Dinas Pendidikan setelah ada hasil dari perbaikan sekolah atau penambahan jumlah kelas, bisa juga kami diundang untuk melihat bagaimana hasilnya, hasil pembangunan dari kelas tersebut,” pungkasnya.