Beberapa hari terakhir, algoritma media sosial saya dipenuhi berbagai konten tentang buruh  mulai dari video demonstrasi hingga hari ini kampanye Partai Buruh yang mengundang Presiden Prabowo Subianto di Monumen Nasional (Monas). Momentum May Day ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi Partai Buruh kepada Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.

Dalam sejumlah pemberitaan dari media seperti Kompas, Narasinews, Tempo, dan Tirto, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa hal dalam orasinya.  Dikutip dari Narasinews, ia menyebut telah memberikan gelar pahlawan nasional kepada aktivis buruh Marsinah, serta berencana meresmikan museum perjuangan buruh.

Selain itu, ia juga menyampaikan pembentukan Satgas Mitigasi PHK melalui Keppres No. 10 Tahun 2026, rencana pembangunan rumah terjangkau bagi buruh, penurunan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 5% per tahun, pengaturan potongan aplikator ojek online sebesar 8–10%, serta janji peningkatan kesejahteraan nelayan.

Peringatan May Day seharusnya menjadi momentum penting bagi kaum buruh untuk menyuarakan aspirasi mereka. Walaupun kegiatan di Monas itu ada aksi joget “oke gas, oke gas, tambah dua torang gas” dan melempar topi dan baju kepada buruh yang berada di depan panggung. Dari berbagai narasi yang disampaikan juga, kesan yang saya tangkap justru menyerupai suasana kampanye pemilihan presiden, meskipun bisa jadi ini hanya persepsi pribadi.

Sejak didirikan pada Oktober 2021 dengan misi “negara sejahtera”, saya berharap Partai Buruh dapat berperan seperti Labour Party di Inggris, yang secara konsisten mewakili kepentingan kelas pekerja dan serikat buruh di parlemen. Tapi, momentum May Day kali ini justru sedikit mengubah pandangan saya terhadap Partai Buruh. Muncul pertanyaan meski masih sebatas asumsi, apakah ini menjadi langkah awal Partai Buruh untuk bergerak ke arah yang serupa dengan kebanyakan partai politik di Indonesia?

Partai Buruh dan arus politik

Gerakan Partai Buruh merupakan fenomena politik yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika relasi antara kelas pekerja, negara, dan struktur ekonomi yang berkembang dalam suatu masyarakat. Kemunculan partai buruh berakar pada ketimpangan sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh sistem industrialisasi dan kapitalisme, di mana buruh seringkali berada dalam posisi subordinat terhadap pemilik modal. Gerakan Partai Buruh hadir sebagai instrumen politik kolektif yang bertujuan memperjuangkan hak-hak pekerja, keadilan sosial, serta distribusi kesejahteraan yang lebih merata.

Pasca-reformasi 1998, ruang demokrasi yang lebih terbuka memberikan peluang bagi berbagai kelompok, termasuk buruh, untuk membentuk partai politik sebagai sarana artikulasi kepentingan. Tantangan yang dihadapi tidak sederhana. Salah satu tantangannya keterbatasan sumber daya politik, serta dominasi partai-partai besar menjadi hambatan struktural dalam mengonsolidasikan kekuatan politik buruh. Ditengah tantangan tersebut partai buruh di bawah arus politik yang dinamis dan kompleks.

Keberhasilan gerakan Partai Buruh justru sangat bergantung pada kemampuan dalam membangun basis dukungan yang luas dan memperkuat konsolidasi internal partai. Tanpa hal tersebut partai ini sulit untuk beradaptasi melebarkan sayap hingga masuk ke parlemen. Apakah Partai Buruh mewakili semua buruh? Tidak juga, justru beberapa kelompok buruh juga tidak mendukung gerakan partai buruh.

Buktinya sejumlah organisasi serikat pekerja memilih tidak bergabung dalam perayaan May Day 2026 di Monas bersama Presiden. Mereka merayakan May Day dengan menyampaikan tuntutan di depan gedung DPR aksi yang digelar berbeda dengan yang diselenggarakan di Monas. Salah satu ketua aliansi yang melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR menyatakan “peringatan Hari Buruh di depan gedung DPR sebagai aksi yang mandiri dan independen,” tegas Sunarn (Sumber, Tempo). Kondisi ini memberikan gambaran basis dukungan dan konsolidasi internal masih menjadi masalah besar dalam partai ini.

Penulis melihat Partai Buruh bergerak di antara arus besar politik yang tidak selalu ramah bagi suara kelas pekerja. Termasuk momentum May Day ini penulis memandang hal tersebut merupakan panggung politik yang didominasi oleh kepentingan elite juga, kehadiran Partai Buruh ibarat arus kecil yang berusaha menembus derasnya aliran kekuatan politik yang kuat.

Boleh saja arus politik juga memaksa Partai Buruh untuk bernegosiasi dengan realitas yang ada. Artinya mereka tidak bisa hanya berdiri sebagai gerakan moral, tetapi juga bermain dalam lingkar kekuasaan seperti membangun koalisi, memanfaatkan momentum, dan membaca arah angin kondisi politik.

Langkah politik Partai Buruh

Di tengah panggung politik yang sangat dinamis ini, Penulis bertanya apakah Partai Buruh berdiri tegak setia pada misi perjuangan kelas pekerja, atau perlahan larut dalam arus kompromi politik yang pragmatis. Sejak awal, partai ini muncul dari kegelisahan mengenai upah yang tak layak, ketidakpastian kerja, dan kesenjangan yang terus melebar dalam dunia industri. Partai bukan sekadar organisasi politik, ketika masuk ke dalam sistem politik yang penuh tawar-menawar, idealisme itu diuji, bahkan dipertaruhkan.

Pada sisi yang lain mempertahankan idealisme yang dibungkus dalam bentuk misi perjuangan partai bukan perkara mudah. Politik elektoral menuntut angka, dukungan, dan kemenangan. Sesuatu yang sering kali hanya bisa dicapai melalui koalisi dan kompromi. Situasi semacam ini, Partai Buruh dihadapkan pada dilema yang tetap tegak dengan garis perjuangan yang tegas namun berisiko terpinggirkan, atau membuka ruang negosiasi dengan kekuatan lain demi memperluas pengaruh. Pilihan kedua seringkali dianggap  realistis, tetapi di situlah kekhawatiran muncul bahwa suara buruh bisa tereduksi menjadi alat tawar dalam transaksi politik.

Sejarah menunjukkan bahwa bertahan pada idealisme bukan berarti menutup diri dari strategi. Pada sisi ini strategi politik diuji bagaimana menjaga arah perjuangan tanpa kehilangan nilai ideologis. Partai Buruh bisa saja membangun koalisi, tetapi dengan syarat yang jelas dan batas yang tegas (walaupun penulis pesimis dengan cara ini) akan menjaga nilai ideologis partai. Kepentingan pekerja tidak boleh dinegosiasikan hingga kehilangan makna. Pada bagian ini, politik bukan sekadar soal menang atau kalah, tetapi tentang menjaga kepercayaan basis yang selama ini menjadi fondasi utama.

Langkah politik Partai Buruh kedepan ditentukan oleh kemampuannya menyeimbangkan dua hal tersebut. Antara dua pilihan itu, ada jalan tengah yang menuntut keberanian ketegasan dalam berpolitik menjadi aktor politik yang cerdas tanpa harus mengkhianati akar perjuangannya. Pada bagian ini publik akan menilai apakah Partai Buruh tetap menjadi harapan, atau justru menjelma menjadi bagian dari arus besar yang selama ini ia kritik.

Momentum May Day yang semestinya menjadi ruang yang murni bagi kepentingan buruh justru memperlihatkan ambiguitas posisi Partai Buruh dalam lanskap politik nasional. Berbagai janji dan kebijakan yang disampaikan negara memberi kesan adanya perhatian terhadap kesejahteraan pekerja.

Tapi disis yang lain, nuansa seremoni yang cenderung politis mengaburkan makna perjuangan kaum buruh. Ketika perayaan telah berubah menjadi panggung yang menyerupai mobilisasi politik, maka wajar jika muncul keraguan, apakah buruh benar-benar menjadi subjek utama, atau sekadar objek legitimasi dalam dinamika kekuasaan.

Jika seperti itu Partai ini berisiko kehilangan identitas ideologisnya. Ketika itu terjadi, maka Partai Buruh tidak lagi menjadi alternatif politik bagi kelas pekerja, melainkan sekadar bagian dari pola lama yang selama ini mereka kritik. Sebaliknya, jika mampu menavigasi realitas politik tanpa mengorbankan prinsip, Partai Buruh masih memiliki peluang untuk tetap relevan sebagai representasi suara buruh. Selamat Hari Buruh…

**Dosen Pendidikan Kewarganegaraan FIS-H UNM