Makassar, Respublica— Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin memandang, penurunan angka pengangguran di Kota Makassar belum berarti. Berdasarkan laporan terbaru, tingkat pengangguran pada 2025 hanya turun 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pengangguran di Kota Makassar laporannya di 2025 cuma turun 0,1% dari tahun 2024. Itu 9,7%, di 2025 9,6%. Kan miris kalau per tahun. Jadi apa kerja-kerjanya ini SKPD-SKPD atau dinas terkait?” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Ia menduga minimnya penurunan tersebut berkaitan dengan belum optimalnya penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

Hal tersebut menjadi indikasi bahwa belanja pemerintah belum dimaksimalkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. “Kalau itu dibelanjakan dengan maksimal, tentu pengangguran bisa berkurang,” tambahnya.

Azwar juga mempertanyakan penjelasan Pemkot Makassar terkait capaian tersebut. Ia menilai alasan yang disampaikan belum jelas dan tidak memberikan gambaran konkret terkait strategi penurunan pengangguran.

“Makanya kita minta memaksimalkan supaya tidak terulang. Harusnya idealnya bisa turun sampai di 5% angka pengangguran itu,” tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang lebih berpihak kepada warga lokal dalam penyerapan tenaga kerja. Azwar meminta agar pemerintah daerah mendorong perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja ber-KTP Makassar.

“Harusnya Pemerintah Kota lebih mengedepankan warga Kota Makassar. Jangan malah yang lebih mudah dapat pekerjaan warga luar yang bekerja di Kota Makassar,” katanya.

Ia bahkan mengusulkan adanya kebijakan kuota atau prioritas khusus bagi warga lokal dalam rekrutmen tenaga kerja. Menurutnya, hal tersebut wajar mengingat warga Makassar turut berkontribusi melalui pajak dan retribusi daerah.

Menanggapi anggapan soal kualitas sumber daya manusia (SDM), Azwar menilai warga Makassar memiliki kapasitas yang memadai, namun belum mendapatkan kesempatan yang cukup luas.

“Harusnya ada prioritas berlebih kepada warga Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar harus memberikan jalan tol untuk warganya,” ujarnya.

Terkait langkah konkret dari pemerintah, Azwar menyatakan pihaknya belum mendapatkan penjelasan rinci. Meski demikian, ia menegaskan target utama yang harus dicapai adalah penurunan angka pengangguran melalui berbagai upaya percepatan dan inovasi kebijakan.

“Bisa tanya Pemerintah Kotanya. Yang penting kita minta turunkan. Kau bagaimana berakselerasi, berimprovisasi, silakan, tapi turunkan. Itu yang mestinya,” katanya.