Makassar, Respublica— Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan (Disdik) terkait sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini.

Ia menyebut, dalam waktu dekat Komisi D akan segera memanggil Dinas Pendidikan untuk menggelar rapat internal guna membahas metode penerimaan yang akan diterapkan.

Langkah ini dinilai penting agar kebijakan yang diambil dapat lebih matang dan tidak mengulang persoalan yang terjadi pada tahun sebelumnya.

“Mengingat bahwa kita harus belajar dari sistem penerimaan tahun lalu yang masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki bersama sehingga masyarakat tentunya bisa lebih terbuka untuk bagaimana melihat prosesnya,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Ari menekankan bahwa evaluasi terhadap sistem tahun lalu menjadi hal krusial. Menurutnya, masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki secara bersama-sama, terutama demi menciptakan transparansi yang lebih baik kepada masyarakat.

Ia juga menyinggung adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah. Komisi D, kata dia, telah menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Dinas Pendidikan agar menjadi perhatian serius.

“Kami pun dari Dewan DPRD Kota Makassar ini, Komisi D, sudah menyampaikan secara langsung ke Dinas Pendidikan bahwa apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kemarin kita harus diskusikan lebih awal supaya kita bisa carikan solusi bersama,” jelasnya.

Selain itu, Ari mengaku pihaknya belum mendapatkan kejelasan terkait penggunaan aplikasi dalam proses penerimaan murid baru, termasuk apakah sistem tersebut akan terintegrasi dengan platform Lontara atau menggunakan kanal tersendiri.

Ia mengingatkan bahwa aspek teknis seperti kesiapan server juga harus diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

“Karena kalau dia satu kesatuan di Lontara, takutnya itu servernya bermasalah atau apa, ini yang menjadi alasan lagi nantinya untuk menjadi masalah,” ujarnya.

Komisi D DPRD Makassar memastikan akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, sekaligus memberikan sejumlah masukan yang merepresentasikan harapan masyarakat, khususnya dalam memperbaiki berbagai persoalan yang terjadi pada sistem penerimaan murid baru di tahun-tahun sebelumnya.