Makassar, Respublica— Sekretaris Komisi A DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar, menyoroti minimnya kontribusi dividen dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai, keterbatasan modal menjadi faktor utama yang membuat kinerja BPR belum optimal.

Politisi NasDem itu mengungkapkan, berdasarkan evaluasi dari tahun ke tahun, sumbangsih dividen BPR kepada Pemerintah Kota Makassar tergolong tidak signifikan. Setelah ditelusuri, kondisi ini dipicu oleh tidak adanya penambahan modal dalam beberapa tahun terakhir.

“Sejak sekitar 2016 atau 2017 memang sempat ada penambahan modal. Tapi sampai sekarang tidak pernah ada lagi tambahan modal,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Ia menjelaskan, dengan kondisi modal yang saat ini hanya sekitar Rp27 miliar, potensi keuntungan yang bisa dihasilkan BPR juga sangat terbatas.

Jika dikalkulasikan dengan asumsi suku bunga sekitar 9 hingga 10 persen per tahun, maka pendapatan yang diperoleh hanya berkisar Rp2,2 miliar per tahun.

“Kalau dibagi per bulan, itu hanya sekitar Rp200 jutaan lebih. Sementara biaya operasional seperti gaji pegawai, listrik, dan kebutuhan kantor lainnya sudah menyerap hampir seluruh pendapatan tersebut,” jelasnya.

Karena itu, Irwan mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk segera melakukan penambahan modal agar BPR dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi dividen yang lebih besar.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen dari jajaran direksi, khususnya Direktur Utama BPR, dalam mengelola tambahan modal yang diberikan. Menurutnya, perlu ada pakta integritas yang mengikat.

“Saya minta Direktur Utama membuat pakta integritas. Dengan penambahan modal ini, harus ada target dividen yang jelas. Kalau tidak bisa tercapai, harus siap dievaluasi bahkan diganti,” tegasnya.

Irwan menambahkan, tanpa adanya penambahan modal, harapan untuk mendapatkan dividen besar dari BPR dinilai tidak realistis, mengingat seluruh pendapatan saat ini habis untuk menutup biaya operasional.