Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan III bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Makassar di Hotel Dalton, Senin (1/6/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Bidang Drainase dan Sumber Daya Air DPU Kota Makassar, Luqmanul Hakim, ST., M.Adm.Pemb., serta Dr. Petrus Peleng Roreng, M.Si dari BPD Sulselbar sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, dr. Yulius Patandianan menegaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari fungsi DPRD untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, persoalan banjir masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Kota Makassar. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam mendukung berbagai program penanganan banjir yang telah disusun pemerintah daerah.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin mendapatkan informasi yang komprehensif terkait langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan banjir. Masukan dari masyarakat juga menjadi bagian penting untuk menyempurnakan program yang dijalankan,” ujar Yulius.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Luqmanul Hakim menjelaskan bahwa banjir di Kota Makassar dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari tingginya intensitas hujan akibat perubahan iklim hingga perubahan tata guna lahan yang mengurangi daerah resapan air.

Selain itu, kapasitas saluran drainase di sejumlah wilayah dinilai belum mampu menampung debit air saat curah hujan tinggi. Kondisi tersebut diperparah oleh sedimentasi, kerusakan saluran, tumpukan sampah, serta aktivitas manusia yang mengganggu fungsi drainase.

“Potensi genangan akan semakin besar apabila hujan dengan intensitas tinggi terjadi bersamaan dengan pasang air laut tertinggi,” jelas Luqmanul.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPU Kota Makassar telah menyiapkan berbagai strategi penanganan banjir. Salah satunya melalui pemeliharaan saluran eksisting agar kembali berfungsi sesuai kapasitas desain awal.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengaturan kawasan muara dan sempadan saluran dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, termasuk memperhatikan keberadaan daerah resapan air.

DPU juga mengembangkan program pembuatan sumur resapan dan lubang resapan sebagai solusi untuk menyerap air permukaan dan mengurangi genangan. Langkah ini dinilai penting mengingat semakin terbatasnya lahan terbuka di kawasan perkotaan.

Upaya lain yang dilakukan yakni pemasangan pintu klep otomatis pada muara saluran untuk mencegah air pasang masuk ke wilayah permukiman, serta pemasangan pompa di sejumlah titik guna mempercepat pengurangan genangan saat hujan deras terjadi.

Dalam kesempatan tersebut, DPU turut memaparkan capaian dan rencana aksi penanganan drainase. Pada tahun 2025, panjang saluran drainase yang berhasil dikeruk mencapai 111,62 kilometer dari total sekitar 3.850 kilometer jaringan drainase yang ada di Kota Makassar.

Selain pengerukan, pemerintah juga melaksanakan pembangunan dan perbaikan drainase sepanjang sekitar 37 kilometer yang tersebar di 138 ruas pada 15 kecamatan.

Program pembuatan sumur resapan juga terus didorong untuk meningkatkan kemampuan tanah menyerap air hujan serta mengurangi aliran permukaan yang berpotensi menyebabkan banjir.

Menurut Luqmanul, penanganan banjir tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Karena itu, koordinasi lintas stakeholder terus diperkuat, baik dengan pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebagai langkah operasional, Pemerintah Kota Makassar juga membentuk Satgas Drainase dan Satgas Kanal yang bertugas melakukan pengerukan saluran, perbaikan drainase yang rusak, pembersihan kanal, serta pengendalian kondisi muka air pada pintu-pintu air.