Makassar, Respublica— Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menegaskan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan kinerja pemerintahan.

Fraksi PKS justru menyoroti rendahnya serapan belanja modal dan belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sikap tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Hartono, usai Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar, Kamis (16/7/2026).

Agenda paripurna tersebut mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Wali Kota Makassar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Hartono mengatakan, secara administratif capaian opini WTP memang patut diapresiasi. Namun, menurutnya predikat tersebut hanya menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, bukan mencerminkan kualitas pelayanan publik maupun kinerja pemerintah secara keseluruhan.

“Tentu saja kalau sepintas kita mengatakan ini prestasi luar biasa, tetapi sebenarnya WTP itu hanya menggambarkan bahwa proses pelaporan itu memenuhi standar akuntansi pemerintah, itu sungguh tidak mencerminkan bahwa pemerintah telah berkinerja baik. Tidak menunjukkan bahwa kualitas layanan publik sudah baik,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu catatan utama Fraksi PKS adalah realisasi belanja modal yang dinilai belum maksimal karena hanya terserap sekitar 80 persen. Padahal, belanja modal merupakan anggaran yang langsung berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Termasuk misalnya pada beberapa proyek infrastruktur, kenapa itu tidak maksimal serapan anggarannya? Itu boleh disebabkan oleh perencanaan yang lambat, proses tender proyek yang lambat. Sehingga biasanya dikerjakan di akhir tahun, ketemu dengan kondisi cuacanya sudah tidak memungkinkan, sehingga menjadi tidak terserap anggarannya,” katanya.

Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah Kota Makassar mempercepat proses perencanaan program dan pelaksanaan tender agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

“Tentu kami meminta kepada pemerintah kota supaya ke depan itu lebih serius dalam hal bagaimana perencanaan itu dipercepat, dan perencanaan yang betul-betul menjawab kebutuhan dari masyarakat kita,” lanjutnya.

Selain itu, Hartono juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang menurutnya bukan menunjukkan efisiensi, melainkan banyaknya program yang tidak terlaksana pada tahun anggaran berjalan.

“Karena kita lihat juga sisa lebih anggaran kita kan masih signifikan, masih cukup besar. Itu menunjukkan bahwa kita tidak melihat SiLPA yang besar itu sebagai pencerminan efisiensi pelaksanaan pemerintahan. Tidak, tapi lebih pada banyaknya program yang tidak bisa dieksekusi dalam tahun anggaran berjalan,” ujarnya.

PKS juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum tercapai secara maksimal. Hartono mendorong Pemerintah Kota Makassar mengintensifkan penggalian seluruh sumber penerimaan daerah serta menutup berbagai potensi kebocoran agar target PAD dapat terealisasi secara optimal.

Menurutnya, upaya tersebut perlu dibarengi dengan penguatan sistem pengawasan dan optimalisasi penerimaan dari seluruh sektor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Karena itu kami mendorong Fraksi PKS mendorong untuk digitalisasi penerimaan daerah itu semakin dimassifkan, termasuk misalnya digitalisasi pajak-pajak, seluruh jenis pajak termasuk perparkiran kita supaya ini bisa dimaksimalkan penerimaan kita di seluruh sumber-sumber yang memang secara legal dimungkinkan oleh pemerintah kota,” pungkasnya.