Makassar, Respublica— Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan VI bersama Pemerintah Kelurahan Borong di Hotel Grand Imawan, Minggu (12/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kelurahan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait kualitas pelayanan publik. Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan itu, Andi Nurdianza dan Lurah Borong Dedy Kurniawan.

Dalam sambutannya, Supratman menegaskan bahwa kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah karena menjadi instansi yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai program yang dijalankan pemerintah di tingkat kelurahan perlu diawasi dan dievaluasi secara berkala agar benar-benar memberikan manfaat bagi warga.

Menurutnya, pengawasan bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kelurahan adalah garda terdepan pelayanan publik. Hampir seluruh kebutuhan administrasi masyarakat berawal dari kelurahan. Karena itu, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan melalui evaluasi dan pengawasan yang berkesinambungan,” ujar Supratman.

Ia mengatakan, Kelurahan Borong sebagai salah satu wilayah yang terus berkembang membutuhkan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan responsif. Pemerintah kelurahan juga dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta memaksimalkan berbagai program yang telah dianggarkan.

Menurut Supratman, evaluasi perlu dilakukan terhadap berbagai aspek pelayanan, mulai dari administrasi kependudukan, pelayanan sosial, penanganan lingkungan, hingga respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga sehari-hari.

“Kita ingin memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai ada program yang hanya selesai secara administrasi, tetapi dampaknya tidak dirasakan warga. Karena itu, masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam proses evaluasi,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat kelurahan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

“Kita harus membangun budaya pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Pemerintah kelurahan harus terbuka terhadap kritik dan masukan sebagai bahan untuk terus melakukan perbaikan,” lanjutnya.