Makassar, Respublica— DPRD Kota Makassar meminta Pemerintah Kota Makassar mempercepat realisasi berbagai program dan kegiatan yang telah masuk dalam APBD 2026. Langkah tersebut dinilai mendesak mengingat hasil pemantauan hingga triwulan kedua menunjukkan penyerapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih belum optimal.

Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Demokrat, Tri Sulkarnain Ahmad, mengungkapkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) triwulan kedua memperlihatkan rata-rata serapan anggaran sejumlah SKPD masih berada di level 30 hingga 35 persen.

“Pada monev triwulan kedua kemarin, kami memang memantau SKPD dan hampir semuanya rata-rata serapannya berada di antara 30 sampai 35 persen,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Makassar, Kamis (20/8/2026).

Kondisi tersebut, lanjut Tri, turut menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar. Sembilan fraksi di DPRD, menurutnya, sama-sama mendorong agar rendahnya realisasi anggaran pada tahun sebelumnya tidak kembali terjadi pada 2026.

“Makanya pada saat rapat paripurna kemarin, sembilan fraksi hampir semuanya menyampaikan sikap agar serapan anggaran yang rendah karena tahun lalu pada 2025 hanya sekitar 85 persen jangan diulangi lagi di 2026. Harus dimaksimalkan,” jelasnya.

Tri menilai percepatan sejumlah program strategis menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh Pemkot Makassar untuk menggenjot serapan anggaran. Program dengan nilai anggaran besar, seperti pembangunan stadion dan pengadaan seragam sekolah gratis, dinilai dapat memberikan dampak cukup besar terhadap realisasi APBD.

“Makanya salah satu jalan yang kami sarankan kepada pemerintah kota adalah bagaimana program-program strategis pemerintah kota bisa dimaksimalkan, seperti stadion, seragam sekolah gratis dan sebagainya. Dari situ kemungkinan besar serapan anggaran paling banyak dan bisa menaikkan persentase serapan anggaran pemerintah kota,” jelas Anggota Komisi A DPRD Makassar itu.

Tak hanya program dengan anggaran besar, DPRD juga meminta kegiatan yang dianggap penting bagi pelayanan masyarakat segera direalisasikan. Tri menyebut pembangunan atau pengembangan Puskesmas Ujung Pandang Baru serta PAUD di Taman Anrea Karebosi sebagai beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian.

Ia juga menyoroti masih adanya OPD dengan tingkat realisasi anggaran yang rendah. Khusus sektor pekerjaan umum, Tri memahami sebagian kegiatan memang harus melalui proses tender sehingga pelaksanaannya baru dapat berjalan lebih optimal pada triwulan ketiga.

“Kalau PU memang ada beberapa program yang membutuhkan tender dan pelaksanaannya memang berjalan di triwulan ketiga. Yang penting kami sudah menyampaikan kepada pemerintah kota untuk memaksimalkan. Nanti kami pantau ulang pada monev triwulan ketiga untuk melihat sejauh mana serapannya,” katanya.

DPRD Makassar akan kembali melakukan pemantauan pada triwulan ketiga untuk mengetahui perkembangan program yang sebelumnya belum berjalan. Kegiatan yang masih tertunda diharapkan dapat dikebut sehingga tidak menumpuk menjelang berakhirnya tahun anggaran.

“Pastinya kami akan memonitoring program-program apa saja yang belum berjalan sampai triwulan ketiga untuk dimaksimalkan di tiga bulan terakhir,” ujar Tri.

Bila diperlukan, DPRD juga siap melakukan pemantauan langsung ke lokasi kegiatan untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan program belum terlaksana secara maksimal.

“Kalau perlu memang teman-teman DPRD bisa ikut memantau langsung kegiatan di sana, apa kendalanya dan apa masalahnya sampai memang tidak berjalan maksimal. Karena kami tidak mau mengulangi lagi serapan anggaran yang rendah seperti tahun lalu,” tegasnya.

Selain percepatan program, Tri turut menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung optimalisasi kinerja OPD. Ia mengatakan penilaian terhadap kemampuan pejabat tidak semestinya dilakukan secara terburu-buru tanpa melihat persoalan yang dihadapi secara menyeluruh.

Menurut Tri, pelaksanaan job fit oleh Pemkot Makassar dapat menjadi sarana bagi Wali Kota Makassar untuk mengevaluasi kemampuan jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan tugas, termasuk mengelola program dan anggaran.

“Kami tidak bisa men-judge orang bahwa tidak maksimal dalam penempatan posisinya. Tetapi sehubungan dengan job fit yang diadakan pemerintah kota, kemungkinan besar Pak Wali bisa melihat kira-kira bawahannya atau SKPD mana yang tidak bisa memaksimalkan perannya di SKPD-nya,” katanya.

Ia berharap evaluasi melalui job fit dapat menghasilkan penempatan aparatur yang lebih sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dengan demikian, pengelolaan program dan anggaran di setiap OPD dapat berjalan lebih efektif.

“Artinya melalui momen job fit ini, SDM diharapkan betul-betul ditempatkan sesuai dengan kemampuannya. SDM yang selama ini mungkin tidak bisa memaksimalkan anggaran di tempatnya bisa dievaluasi melalui job fit. Kalau memang tidak bisa bekerja maksimal, bisa digeser dan digantikan dengan orang yang baru yang bisa memaksimalkan seluruh program kerja Pak Wali,” pungkasnya.