Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan VIII bersama Dinas Sosial Kota Makassar dan Kelurahan Gunung Sari, Jumat (14/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Irwan Djafar menekankan pentingnya penguatan program kesejahteraan sosial yang dijalankan pemerintah daerah.

Menurutnya, program yang menyentuh langsung masyarakat perlu dievaluasi secara berkala agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat dan tepat sasaran.

“Kita ingin memastikan bantuan dan pelayanan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya sekadar program di atas kertas,” ujarnya.

Selain persoalan kesejahteraan sosial, Irwan juga membahas program pemilahan sampah yang tengah didorong Pemerintah Kota Makassar. Ia menilai program tersebut sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan masyarakat, selama dilakukan secara bertahap dan disertai edukasi.

“Tidak serumit yang kita bayangkan, pilah sampah. Awalnya kami tidak mengerti, yang membawa tempat sampah ke teba itu ternyata tukang sampah juga,” kata Irwan.

Menurut dia, setelah dilakukan edukasi secara perlahan kepada masyarakat, konsep pemilahan sampah mulai lebih mudah dipahami. Masyarakat cukup memisahkan sampah berdasarkan jenisnya sebelum diserahkan kepada petugas.

“Jadi sederhana. Saya pelan-pelan edukasi masyarakat, ternyata sederhana,” tuturnya.

Irwan menambahkan, penerapan pemilahan sampah juga berpotensi menekan biaya pengelolaan sampah karena sampah yang masuk ke proses pengangkutan dan pembuangan dapat dikurangi.

Ia menyebut, program tersebut bukan hanya diterapkan di Makassar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pengelolaan sampah yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

“Program ini juga mengurangi cost untuk sampah. Ini program nasional, hampir semua daerah melaksanakan, bukan cuma di Makassar,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Irwan turut menyoroti rencana pendataan desil yang akan dilakukan pada 18 Agustus. Ia berharap proses pendataan tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga data kondisi sosial ekonomi masyarakat benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan.

Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Dinas Sosial Kota Makassar, Muhammad Zuhur Daeng Ranca, menjelaskan bahwa bidang yang dipimpinnya menangani berbagai persoalan kesejahteraan sosial, khususnya masyarakat yang mengalami keterlantaran.

Menurutnya, pelayanan yang diberikan Dinas Sosial bersifat sementara, terutama bagi masyarakat yang terdampak kondisi tertentu, termasuk bencana. Setelah masa pemulihan atau recovery, penanganan selanjutnya disesuaikan dengan bidang dan kebutuhan masing-masing.

Ia mengatakan, Bidang Rehabilitasi Sosial menangani berbagai persoalan sosial, termasuk persoalan keterlantaran. Untuk memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, pihaknya memiliki tim yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan asesmen dan menelusuri kondisi masyarakat.

“Ada tim kami yang mengasesmen ke bawah, menelusuri keterlantaran agar memberikan bantuan tepat sasaran,” ujarnya.

Muhammad Zuhur mengakui, pembenahan di Dinas Sosial terus dilakukan secara bertahap, terutama dalam menghadapi kompleksitas persoalan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Ia menyebut, persoalan yang kini menjadi perhatian bukan hanya isu anak jalanan, tetapi juga akurasi data penerima bantuan melalui sistem desil.

Menurutnya, kondisi data di lapangan masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi belum menerima, maupun mereka yang tidak memenuhi kriteria namun justru tercatat sebagai penerima.

“Banyak yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak dapat. Ada juga yang sebenarnya sudah tidak berhak, tapi masih dapat bantuan. Itu yang saya temui di lapangan,” ungkapnya.

Ia menilai persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan krusial dalam penyaluran bantuan sosial. Bahkan, menurutnya, ada masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi tetap ingin tercatat sebagai penerima bantuan.

“Masalah krusialnya adalah soal kemiskinan. Orang kaya pun tidak mau dibilang orang kaya karena berharap bantuan. Jadi kendalanya sekarang, dia tidak berhak dapat tapi dapat bantuan,” katanya.

Di tingkat kelurahan, Lurah Gunung Sari Ahmad Abubakar menyampaikan perkembangan program pemilahan sampah di wilayahnya. Berdasarkan laporan Satgas Kebersihan, sekitar 80 persen rumah tangga di Kelurahan Gunung Sari telah melakukan pemilahan sampah.

Ahmad mengatakan, pihak kelurahan terus memberikan edukasi kepada warga agar tidak khawatir sampah yang telah dipilah tidak akan diangkut oleh petugas.

Edukasi tersebut dilakukan untuk membangun kebiasaan baru sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pemilahan sampah. Dengan semakin banyak rumah tangga yang memilah sampah sejak dari sumbernya, pengelolaan sampah di tingkat kelurahan diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien.