Dari ketidaktahuan ke agnotologi

Ada jenis kekuasaan yang tak bekerja dengan cara melarang atau menyensor kita dari “mengetahui”, melainkan dengan membuat kita tak pernah berkesempatan mengetahui sesuatu. Kekuasaan semacam ini lebih subtil karena ia tak selalu menghadirkan sensor, pembungkaman atau propaganda yang terang benderang.

Ia bekerja melalui pengalihan perhatian, produksi keraguan, pemilahan informasi, penghilangan konteks dan pengulangan narasi tertentu sampai sebuah keadaan yang sesungguhnya ganjil, perlahan tampak alamiah. Robert N. Proctor memperkenalkan “agnotology” sebagai kajian mengenai produksi ketidaktahuan.

Bersama Londa Schiebinger, Proctor mengembangkan konsep tersebut dalam Agnotology, The Making and Unmaking of Ignorance 2008. Pertanyaan pokoknya bukan hanya mengapa kita tak mengetahui sesuatu, tetapi mengapa suatu pengetahuan tidak hadir, mengapa ia menghilang dari ruang publik, siapa yang memperoleh keuntungan dari ketidakhadirannya dan melalui mekanisme apa ketidaktahuan tersebut dipertahankan.

Dengan demikian, agnotology melampaui pengertian sederhana mengenai kebodohan. Ketidaktahuan tidak selalu merupakan kekurangan kapasitas intelektual warga negara. Ia dapat menjadi hasil dari sejarah, institusi, kepentingan ekonomi dan pertarungan politik. Proctor menunjukkan bahwa “ignorance” dapat hadir sebagai keadaan yang belum diketahui, pilihan selektif terhadap pengetahuan, maupun konstruksi strategis yang secara aktif diproduksi.

Secara politis, ketidaktahuan menjadi instrumen. Publik dibuat sibuk dengan pertanyaan tertentu agar tidak sempat mengajukan pertanyaan lain yang lebih mengganggu struktur kekuasaan. Bukti yang merisaukan dapat ditenggelamkan oleh banjir informasi yang tidak relevan. Keraguan dapat diproduksi sampai masyarakat merasa bahwa tidak ada pengetahuan yang cukup kuat untuk dijadikan dasar tindakan.

Lalu Žižek datang memberikan polesan teoritik yang lebih radikal, ia tak menggunakan agnotology sebagai istilah utama sebagaimana Proctor, tetapi teorinya tentang ideologi memungkinkan kita memahami dimensi subjektif dan psikoanalitik dari ketidaktahuan. Dalam The Sublime Object of Ideology (1989), Žižek menggeser kritik ideologi dari pertanyaan mengenai apakah seseorang mengetahui kebenaran menuju pertanyaan mengenai bagaimana seseorang tetap bertindak di dalam sebuah tatanan sosial meskipun mengetahui sebagian dari kebohongannya.

Ideologi tak hanya bekerja ketika orang percaya pada sesuatu yang keliru, namun juga bekerja ketika orang mengetahui bahwa sesuatu bermasalah, tetapi tetap bertindak seolah olah mereka tidak mengetahuinya. Dengan kata lain, ketidaktahuan ideologis tidak selalu berupa ketiadaan informasi. Ia dapat berupa ketidakmauan untuk menarik konsekuensi politik dari apa yang sebenarnya sudah diketahui.

Dalam For They Know Not What They Do, Enjoyment as a Political Factor (1991), Žižek membawa persoalan tersebut lebih jauh melalui konsep enjoyment. Ketidaktahuan dapat bertahan karena ia memberikan kenikmatan tertentu. Manusia bukan hanya ditipu oleh ideologi.

Mereka kadang membutuhkan ideologi agar tak harus berhadapan dengan sesuatu yang mengganggu kenyamanan simbolik mereka. Karena itu, kritik ideologi tak cukup dengan membongkar fakta. Menunjukkan bahwa sebuah sistem tidak adil belum tentu membuat orang meninggalkan sistem tersebut. Pengetahuan harus berhadapan dengan hasrat, fantasi dan cara manusia menempatkan dirinya di dalam tatanan sosial.

Proctor membantu kita bertanya siapa yang memproduksi ketidaktahuan, melalui institusi apa dan demi kepentingan siapa. Žižek membantu kita memahami mengapa ketidaktahuan itu dapat diterima bahkan oleh mereka yang secara faktual sudah memiliki sebagian pengetahuan tentang kenyataan. Yang pertama membongkar arsitektur produksi ignorance.

Yang kedua membongkar subjek yang hidup nyaman di dalam arsitektur tersebut. Tak terkecuali politik oligarki, tidak hanya membutuhkan penguasaan sumber daya. Ia membutuhkan kondisi epistemik tertentu, yaitu masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan utuh mengenai bagaimana kekuasaan bekerja dan yang pada saat bersamaan merasa cukup nyaman dengan pengetahuan parsial yang tersedia bagi mereka.

Oligarki dan ketidaktahuan

Konsep agnotology mungkin dapat membantu kita melihat oligarki dari sisi yang agak berbeda. Oligarki biasanya dibicarakan sebagai konsentrasi kekayaan, penguasaan sumber daya dan kemampuan elite memengaruhi negara. Jeffrey A. Winters dalam Oligarchy (2011) menjelaskan bagaimana kekayaan dapat menjadi sumber daya politik untuk mempertahankan kekayaan itu sendiri.

Vedi R. Hadiz dan Richard Robison dalam Reorganising Power in Indonesia, The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (2004) menunjukkan bagaimana kekuasaan oligarkis beradaptasi dengan perubahan kelembagaan setelah Reformasi. Edward Aspinall dan Ward Berenschot melalui Democracy for Sale, Elections, Clientelism, and the State in Indonesia (2019) memperlihatkan bagaimana patronase, broker politik dan biaya elektoral membentuk hubungan antara modal dan politik Indonesia.

Keseluruhan perspektif tersebut menunjukkan bahwa oligarki bukan hanya persoalan siapa memiliki uang paling banyak, tetapi bagaimana kekayaan dapat dikonversi menjadi pengaruh politik dan kemudian dikembalikan menjadi akumulasi kekayaan.

Hal tersebut menjadi lebih jelas apabila kita membandingkannya dengan struktur distribusi ekonomi. Rasio Gini Indonesia memang turun dari 0,381 pada September 2024 menjadi 0,363 pada September 2025. Namun empat puluh persen penduduk terbawah hanya menguasai 19,28 persen total pengeluaran nasional.

Hal ini menjelaskan bahwa distribusi pengeluaran tidak identik dengan distribusi kekayaan. Seseorang dapat memiliki kemampuan konsumsi yang relatif baik sekaligus tidak mempunyai aset produktif, tanah, saham atau properti yang memungkinkan akumulasi kekayaan jangka panjang.

Pertanyaan pentingnya bukan hanya mengapa ketimpangan terjadi, tetapi mengapa hubungan antara kekayaan dan kekuasaan sering tidak menjadi pengetahuan publik yang utuh. Masyarakat mengetahui bahwa ada orang sangat kaya. Masyarakat mengetahui bahwa politik membutuhkan biaya besar.

Masyarakat juga mengetahui bahwa pemilik modal dapat memiliki akses kepada elite politik. Namun potongan-potongan pengetahuan itu jarang disusun menjadi pengetahuan struktural mengenai bagaimana kekayaan bekerja sebagai kekuasaan. Informasi hadir dalam fragmen. Struktur menghilang dari pandangan.

Kondisi tersebut dapat berkembang menjadi apa yang lebih dalam daripada dominasi institusional. Oligarki dapat menguasai imajinasi. Pendidikan mulai dipahami sebagai investasi ekonomi. Politik dibayangkan sebagai jalan menuju akses sumber daya. Jabatan publik dapat dipersepsikan sebagai peluang memperluas jaringan bisnis. Kekayaan menjadi ukuran keberhasilan yang diterima secara sosial.

Di sinilah gagasan Žižek menjadi relevan. Ideologi bekerja bukan hanya dengan membuat masyarakat percaya pada kebohongan, tetapi dengan membuat suatu cara hidup tampak begitu alamiah sehingga tidak lagi dipertanyakan.

Masyarakat dapat mengetahui bahwa ketimpangan ada, tetapi tetap menganggap akumulasi kekayaan sebagai ukuran utama keberhasilan. Mereka mengetahui bahwa politik mahal, tetapi tetap menganggap politik uang sebagai bagian yang tidak terhindarkan dari permainan. Mereka mengetahui bahwa oligarki berpengaruh, tetapi tetap berharap bahwa memasuki lingkaran elite merupakan jalan keluar individual dari struktur yang sama.

Oligarki tak membutuhkan warga negara yang sepenuhnya bodoh. Ia membutuhkan masyarakat yang mengetahui kenyataan dalam pecahan-pecahan kecil, tetapi kehilangan kemampuan menghubungkan pecahan itu menjadi struktur.

Inilah bentuk agnotology yang lebih subtil. Informasi tidak harus disembunyikan. Cukup membuatnya tercerai berai. Data mengenai kemiskinan berdiri sendiri. Data mengenai kekayaan elite berdiri sendiri. Data mengenai biaya politik berdiri sendiri. Data mengenai penguasaan sumber daya alam berdiri sendiri. Hubungan kausal di antara semuanya jarang menjadi pusat percakapan publik.

Saya membaca keadaan ini sebagai semacam kabut epistemik demokrasi. Demokrasi menyediakan begitu banyak informasi, tetapi kelimpahan informasi tidak selalu menghasilkan pengetahuan. Bahkan dalam masyarakat digital, banjir informasi dapat menghasilkan efek yang berlawanan. Perhatian publik diperebutkan oleh kontroversi harian, konflik personal, sensasi politik dan pertarungan citra. Dalam kebisingan semacam itu, struktur kekuasaan dapat justru menjadi lebih sulit dilihat.

Membongkar kabut, mengembalikan politik

Konsekuensi paling penting dari agnotology bagi kritik politik Indonesia adalah perubahan cara kita memahami demokrasi. Demokrasi tidak cukup dinilai dari keberadaan pemilu, kebebasan berbicara dan pergantian kekuasaan. Demokrasi juga harus dinilai dari kemampuan masyarakat mengetahui bagaimana kekuasaan bekerja.

Warga yang memiliki hak memilih tetapi tidak mengetahui siapa yang membiayai politik, bagaimana kepentingan ekonomi memengaruhi kebijakan dan bagaimana sumber daya publik didistribusikan berada dalam situasi demokratis yang secara epistemik rapuh.

Karena itu, perjuangan melawan oligarki harus sekaligus menjadi perjuangan melawan produksi ketidaktahuan. Transparansi tidak cukup berarti membuka dokumen. Transparansi harus membuat struktur kekuasaan dapat dipahami.

Data publik tidak cukup tersedia dalam jumlah besar. Data harus dapat dihubungkan sehingga warga mampu melihat pola. Jurnalisme tidak cukup menyampaikan peristiwa. Ia harus mampu menjelaskan hubungan antara peristiwa dan struktur. Pendidikan politik tidak cukup mengajarkan prosedur pemilu. Ia harus mengajarkan bagaimana kekuasaan ekonomi bekerja di balik institusi demokrasi.

Saya kira ini merupakan medan pertarungan yang sangat menentukan bagi masa depan demokrasi Indonesia. Oligarki dapat mengubah dirinya mengikuti zaman. Ia dapat berpindah dari ruang bisnis menuju partai politik, dari perusahaan menuju media, dari parlemen menuju platform digital. Tetapi ia juga dapat masuk lebih jauh, yaitu ke dalam cara masyarakat memahami kenyataan.

Ketika masyarakat mulai menganggap ketimpangan sebagai sesuatu yang alamiah, patronase sebagai sesuatu yang wajar dan konsentrasi kekayaan sebagai bukti keberhasilan, oligarki tidak lagi hanya berdiri di luar kesadaran warga. Ia telah menjadi bagian dari tata bahasa kehidupan sehari hari. Maka membongkar oligarki tidak cukup dengan menemukan siapa oligarknya. Kita juga harus menemukan apa yang dibuat tidak terlihat oleh struktur oligarkis tersebut.

Akhirnya, persoalan Indonesia bukan hanya bahwa sebagian kecil kelompok menguasai kekayaan dalam jumlah luar biasa besar. Persoalan yang lebih dalam adalah kemungkinan bahwa struktur tersebut dapat terus bertahan karena masyarakat tidak memiliki gambaran yang utuh mengenai bagaimana kekayaan berubah menjadi kekuasaan dan bagaimana kekuasaan kembali berubah menjadi kekayaan. Pada titik tertentu oligarki bergerak dari struktur ekonomi menuju struktur kesadaran.

Di sana kritik politik memperoleh tugas yang lebih sulit sekaligus lebih penting. Ia bukan hanya membongkar kebohongan. Ia harus membuat sesuatu yang selama ini tidak terlihat menjadi terlihat. Ia harus menghubungkan angka dengan struktur, kebijakan dengan kepentingan, kekayaan dengan kekuasaan, dan pengalaman individual dengan mekanisme sosial yang lebih luas. Sebab selama hubungan hubungan itu tetap tercerai berai, masyarakat dapat mengetahui banyak hal tetapi tetap tidak memahami keseluruhan.

Jika oligarki berusaha membuat ketidaktahuan menjadi keadaan yang normal, tugas demokrasi adalah menjadikan ketidaktahuan itu sendiri sebagai persoalan politik. Sebab ketika masyarakat mulai bertanya mengapa mereka tidak mengetahui sesuatu, di situlah kabut mulai memudar. Dan mungkin, dari situlah politik kembali menemukan kemungkinan pembebasannya.

**Penulis adalah Asratillah, Pengamat Politik dan Direktur Profetik Institute