Luwu Timur, Respublica— Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyiapkan regulasi khusus untuk memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman kebakaran dan berbagai kondisi kedaruratan. Upaya tersebut diwujudkan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Ranperda tersebut diajukan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, kepada DPRD dalam rapat paripurna di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur, Malili, Senin (12/10/2026).

Dalam penjelasannya, Irwan mengatakan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi salah satu prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menilai perkembangan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, bangunan gedung, hingga aktivitas industri membutuhkan sistem perlindungan kebakaran yang terencana dan terkoordinasi.

“Perkembangan kawasan pemukiman, kegiatan perdagangan dan jasa, bangunan gedung serta aktivitas industri memerlukan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terencana, terkoordinasi dan didukung oleh sarana prasarana serta sumber daya manusia yang memadai,” ujarnya.

Menurut Irwan, ancaman kebakaran tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat merusak lingkungan, mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan jiwa.

Karena itu, penanganan kebakaran tidak boleh hanya berorientasi pada tindakan pemadaman setelah kejadian berlangsung.

Pemerintah daerah ingin membangun sistem perlindungan yang mencakup upaya pencegahan, pemeriksaan, pemenuhan persyaratan proteksi kebakaran sesuai kewenangan, edukasi masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan, hingga operasi penyelamatan dalam keadaan darurat.

“Penanganan kebakaran juga tidak cukup hanya mengandalkan tindakan pemadaman setelah terjadinya peristiwa,” kata Irwan.

Ia menjelaskan, Ranperda tersebut diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta operasi penyelamatan.

Regulasi itu juga diarahkan untuk memperjelas pembagian peran antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pengelola bangunan sesuai kewenangan masing-masing.

Dengan adanya aturan tersebut, kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin meningkat. Pemerintah daerah juga menargetkan pengurangan risiko dan dampak kebakaran melalui sistem perlindungan yang lebih terarah.

Irwan berharap regulasi tersebut dapat memberikan perlindungan lebih baik terhadap keselamatan jiwa, harta benda, dan lingkungan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.