Ada tragedi sunyi yang sedang berlangsung di balik megahnya etalase peradaban digital kita. Manusia modern merayakan kepraktisan hidup dari balik layar gawai, saat seluruh kebutuhan fisik dan emosional dapat dipesan hanya dengan sekali ketukan jemari. Namun, di balik kemasan teknologi yang serba mengkilap itu, tersembunyi tatanan sosial yang kembali pada pola-pola perbudakan kuno tanpa rantai besi.

Jika di era manufaktur para buruh pabrik diawasi oleh mandor berwajah garang di balik tembok betonisasi, hari ini jutaan tenaga kerja kognitif dan jasa dikendalikan secara mutlak oleh kediktatoran barisan kode yang dingin dan tak terlihat. Kita diam-diam sedang menyaksikan kelahiran kelas sosial baru yang kian terhempas dalam ketidakpastian, yangitu sang proletar digital.

Pergeseran dari kapitalisme manufaktur menuju kapitalisme platform tidaklah menghapuskan pola eksploitasi kelas sebagaimana dibayangkan para teknokrat. Pemilik modal tak lagi memperebutkan tanah atau pabrik secara fisik, melainkan menguasai infrastruktur digital, server raksasa, dan lalu lintas data raksasa (big data).

William I. Robinson dan Yousef K. Baker (2019) menggarisbawahi bahwa digitalisasi global mendorong proses precariatization masif yang mengubah tenaga kerja menjadi kelompok manusia surplus. Di Indonesia, fenomena ini berkelindan erat dengan maraknya sistem kerja lepas (gig economy) yang secara manipulatif dilabeli dengan kata manis “kemitraan”. Eufemisme ini sejatinya merupakan alat hegemoni untuk mengeksternalisasi seluruh risiko operasional bisnis langsung ke pundak pekerja.

Data INDEF mencatat jumlah pekerja gig di Indonesia telah melesat hingga 4,3 juta orang pada tahun 2024. Sayangnya, pertumbuhan kuantitatif ini berdiri di atas fondasi hukum yang rapuh. Laporan Fairwork Indonesia mengonfirmasi bahwa mayoritas pekerja platform di tanah air masih jauh dari standar kerja layak (decent work).

Studi empiris The PRAKARSA dan PSDK UGM terhadap 597 pengemudi ojek daring mengungkapkan bahwa meskipun 76,21% responden memiliki akses jaminan sosial, mayoritas berasal dari skema mandiri atau subsidi umum. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang sangat krusial bagi mobilitas tinggi di jalanan hanya menjangkau 24,09% pekerja, sedangkan Jaminan Hari Tua (JHT) hanya menyentuh 6,67%.

Mereka terjerat dalam subordinasi digital, seperti tarif dipotong sepihak, alokasi pesanan dimanipulasi sistem tertutup, dan akun dapat dibekukan (suspend) tanpa mekanisme sanggahan yang adil (due process of law).

Kondisi ini makin getir jika kita menengok celah regulasi di Indonesia yang terfragmentasi dan lamban. Kajian hukum normatif S.H.S. Ulil Albab dkk. (2026) membeberkan bahwa hubungan kemitraan di Indonesia masih disandarkan pada perjanjian privat click-wrap agreement yang bersifat take-it-or-leave-it tanpa ruang negosiasi. Pemerintah selama ini hanya berfokus pada tata kelola transportasi, namun gagap melindungi hak-hak ketenagakerjaan pekerja platform.

Sebaliknya, jiran kita Malaysia telah mengambil langkah progresif melalui pengesahan Gig Workers Act 2025 (Act 872). Regulasi khusus tersebut mengakui pekerja gig sebagai kategori hukum tersendiri, menjamin standar pendapatan minimum, melarang pemotongan komisi yang tidak adil, serta menyediakan mahkamah khusus (Gig Workers Tribunal) untuk menyelesaikan sengketa kerja secara cepat. Absennya kerangka hukum sejenis di Indonesia membuktikan bahwa negara masih membiarkan warganya dijajah oleh aplikasi.

Eksploitasi dalam tatanan siber tidak berhenti pada pekerja transportasi daring semata. Para pembuat konten (content creator), jurnalis lepas, pengajar daring, hingga masyarakat pengguna media sosial sejatinya mengalami pemiskinan struktural yang sama.

Astra Taylor (2014) dalam refleksinya menggambarkan bagaimana platform digital menyedot nilai tanpa memberikan kompensasi setara, mengubah aktivitas sosial sehari-hari menjadi komoditas data demi menggemukkan korporasi teknologi global.

Pada saat yang sama, penelitian Aulia Febri Khairani dkk. (2026) menunjukkan bahwa penetrasi internet nasional yang mencapai 79,5% (221,5 juta jiwa) menurut data APJII justru mempertegas reproduksi ketimpangan sosial (digital divide). Kelompok elite digital di kawasan perkotaan terus memupuk kekayaan, sementara pekerja siber di tingkat bawah terperangkap dalam keterasingan ekonomi tanpa jaring pengaman.

Dampak dari himpitan sistemis ini merembet tajam pada kerapuhan psikologis dan alienasi sosial. Generasi Z yang kini mendominasi angkatan kerja digital harus bertarung menghadapi kelelahan emosional (burnout), distraksi teknologi, serta tekanan ekspektasi personal branding yang obsesif.

Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam teori perjuangan kelas Karl Marx, kontradiksi internal kapitalisme selalu melahirkan kesadaran baru. Munculnya gerakan sosial buruh digital, seperti perlawanan kolektif komunitas ojek daring maupun pengorganisasian pekerja kreatif melalui SINDIKASI, menjadi bentuk nyata perlawanan kelas di balik layar algoritma. Pekerja mulai menyadari bahwa ketidakadilan yang mereka alami bukanlah takdir individu, melainkan buah dari sistem ekonomi platform yang eksploitatif.

Ketimpangan ini tentu tidak boleh di baca sebagai konsekuensi tak terelakkan dari modernisasi. Teknologi sejatinya bersifat netral, yang tidak netral adalah logika kapitalisme yang menungganginya. Negara perlu bangkit dari tidur panjangnya dan menghentikan narasi “kemitraan palsu” yang menipu.

Pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan Digital atau Perpres Perlindungan Pekerja Platform dan sejenisnya yang menjamin transparansi algoritma, hak atas pendapatan layak, jaminan sosial wajib, serta mekanisme penyelesaian sengketa adalah kebutuhan mendasar di era digital. Jika pemerintah terus membiarkan efisiensi algoritma menggilas martabat manusia, maka kita sejatinya sedang mengumpulkan bahan bakar bagi ledakan perlawanan sosial sang proletar digital di masa depan.

**Penulis adalah, Arisnawawi, S.Sos., M.Si., Dosen Program Studi Sosiologi, Universitas Negeri Makassar