DPRD Makassar Matangkan Ranperda Jamsostek, Pekerja Informal hingga Marbot Jadi Sasaran Perlindungan

Makassar, Respublica— DPRD Kota Makassar tengah mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Regulasi ini diarahkan untuk memperluas perlindungan bagi kelompok pekerja yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

ads

Perluasan perlindungan tersebut mencakup pekerja informal, pekerja mandiri, kelompok rentan hingga pekerja sosial keagamaan. Kehadiran regulasi ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan program perlindungan tenaga kerja.

Pembahasan Ranperda tersebut menjadi salah satu agenda dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 yang dihadiri Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar.

Rapat berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam. Sejumlah jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar turut menghadiri agenda tersebut.

Dalam rapat itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dr. Fahrizal Arrahman Husain, memaparkan hasil pencermatan terhadap materi Ranperda sekaligus menyampaikan pandangan umum Pansus.

Fahrizal menjelaskan, inisiatif pembentukan regulasi tersebut merupakan wujud tanggung jawab DPRD bersama pemerintah kota dalam memastikan seluruh lapisan pekerja memperoleh perlindungan sosial yang layak.

“Ranperda ini, menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi Pemkot Makassar melalui program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang selama ini memberikan perlindungan kepada pekerja rentan,” katanya.

Politisi PKB itu menilai, program Makassar Berjasa yang telah memberikan manfaat kepada masyarakat perlu diperkuat melalui regulasi daerah. Dengan demikian, pelaksanaannya mempunyai kepastian hukum dan tidak mudah terpengaruh perubahan kebijakan administratif maupun kondisi penganggaran tahunan.

“Melalui pembentukan Perda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan pekerja menjadi tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan,” demikian salah satu substansi pandangan Pansus.

Alumni Fakultas Kedokteran tersebut mengungkapkan, penyusunan Ranperda juga merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Penyusunannya turut memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6/2379/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam rangka Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam hasil kajian Pansus, terdapat lima program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diakomodasi dalam Ranperda. Kelimanya meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Kelima skema tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang dihadapi pekerja, mulai dari kecelakaan saat bekerja, kematian, kehilangan pekerjaan hingga jaminan kehidupan pada masa mendatang.

Tidak hanya pekerja penerima upah, cakupan perlindungan dalam Ranperda juga diarahkan kepada pekerja bukan penerima upah, tenaga kerja konstruksi, pekerja migran Indonesia, serta kelompok yang menjalankan aktivitas sosial keagamaan.

“Cakupan perlindungannya juga diperluas terhadap berbagai kategori pekerja, baik penerima upah maupun bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia hingga pekerja sosial keagamaan,” jelasnya.

Perhatian khusus diberikan kepada pekerja sosial keagamaan yang selama ini turut menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kelompok tersebut mencakup imam rawatib, marbot, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, biksu, serta pekerja sosial keagamaan lainnya.

Menurut Pansus, kontribusi kelompok tersebut dalam kehidupan sosial perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap risiko pekerjaan. Salah satu upaya yang didorong ialah pemberian bantuan iuran agar mereka dapat memperoleh akses jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara itu, kelompok pekerja mandiri seperti pengemudi transportasi daring, nelayan, buruh harian lepas, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi sasaran perluasan kepesertaan.

“Tidak hanya itu, pekerja mandiri, pengemudi transportasi daring, nelayan, buruh harian lepas hingga pelaku UMKM juga menjadi kelompok yang perlu mendapatkan akses perlindungan,” ungkapnya.

Dari sisi penyelenggaraan, Ranperda tersebut turut mengatur peran pemerintah daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan. Tanggung jawab itu meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan program, penyediaan anggaran, pembinaan hingga pengawasan.

Pansus juga mengusulkan agar kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam proses pengajuan perizinan usaha di Kota Makassar.

Ketentuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pengaturan serupa juga diarahkan pada sektor konstruksi. Penyedia jasa diwajibkan memberikan perlindungan JKK dan JKM kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.

“Bukti kepesertaan jaminan sosial, kita harapkan menjadi bagian dari persyaratan dokumen pekerjaan konstruksi, mengingat sektor tersebut memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi,” harapnya.

Adapun bagi pekerja migran Indonesia, pemerintah daerah didorong mengambil peran dalam penyampaian informasi mengenai prosedur penempatan. Pemerintah juga diharapkan memastikan perlindungan JKK dan JKM sebelum pekerja diberangkatkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Salah satu poin penting lainnya dalam Ranperda tersebut adalah mekanisme bantuan pembayaran iuran bagi pekerja rentan. Pansus memandang intervensi pemerintah daerah diperlukan karena kelompok ini umumnya memiliki pendapatan terbatas, pekerjaan tidak menentu, serta kemampuan finansial yang belum memadai untuk membayar iuran secara mandiri.

Dalam rancangan regulasi itu, calon penerima bantuan iuran harus berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun ketika didaftarkan. Mereka juga diwajibkan berdomisili di Kota Makassar yang dibuktikan dengan KTP elektronik serta belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program lain.

Pemberian bantuan diprioritaskan kepada warga yang masih aktif bekerja secara berkelanjutan. Penentuan penerima juga diharapkan memperhatikan tingkat kerentanan berdasarkan gender, usia, dan kondisi disabilitas.

“Dengan demikian, program perlindungan pekerja rentan tidak sekadar menjadi bantuan pemerintah, tetapi instrumen untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko pekerjaan,” tuturnya.

Untuk mendukung pelaksanaan regulasi, Pansus turut memasukkan ketentuan pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan. Tim tersebut akan melibatkan perangkat daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan dan berada di bawah koordinasi serta bertanggung jawab kepada Wali Kota Makassar.

Selain mekanisme koordinasi, Ranperda juga mengatur kewajiban BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap enam bulan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan.

Laporan berkala itu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, termasuk dalam merancang strategi perluasan kepesertaan dan menentukan kebijakan bantuan iuran pada tahun anggaran berikutnya.

Fahrizal menegaskan, substansi Ranperda tidak berhenti pada upaya meningkatkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut juga diarahkan untuk membangun sistem perlindungan yang melibatkan pemerintah, pemberi kerja, dukungan pembiayaan, serta mekanisme pengawasan.

“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan instrumen strategis untuk memastikan pekerja memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan aktivitasnya.

Menurut Munafri, perhatian pemerintah tidak boleh hanya tertuju kepada tenaga kerja formal. Pekerja informal dan masyarakat dengan tingkat kerentanan tinggi juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses program jaminan sosial.

“Tentu, Raperda jaminan sosial ini sangat penting. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial,” ujar Appi.

Ia menjelaskan, melalui regulasi tersebut Pemkot Makassar ingin menyatukan dan memperkuat penyelenggaraan berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama JKK, JKM, dan JHT.

“Langkah ini, memperkuat berbagai upaya yang telah kita lakukan di Pemkot Makassar dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan,” tuturnya.

Munafri menyebutkan, hingga saat ini terdapat sekitar 81 ribu pekerja rentan di Kota Makassar yang telah memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Di samping itu, pemerintah kota juga menjalankan program Makassar Berjasa yang memberikan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) kepada 45.000 pekerja rentan.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar memperluas jangkauan perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pekerjaan informal dan memiliki keterbatasan dalam mengakses jaminan ketenagakerjaan.

Munafri menambahkan, pembahasan Ranperda terus dilakukan melalui koordinasi antara Pansus DPRD Kota Makassar dan Dinas Ketenagakerjaan. Kolaborasi kedua unsur pemerintahan itu diharapkan menghasilkan regulasi yang memiliki dasar kajian kuat sekaligus dapat diterapkan secara efektif.

Dengan mekanisme pelaksanaan yang jelas, pemerintah berharap perluasan perlindungan pekerja dapat berjalan terukur, berkesinambungan, dan menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

“Melalui Ranperda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja bukan sekadar program bantuan, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Appi.

Comment