Makassar, Respublica— Pemerintah Indonesia memperpanjang kerja sama bersama perusahaan-perusahaan global yang beroperasi di Indonesia.

Dalam skema tersebut, negara tidak hanya memastikan keberlanjutan investasi, tetapi juga meningkatkan porsi kepemilikan dan penerimaan bagi kas negara.

Salah satu langkah konkret dilakukan melalui rencana penambahan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia. Jika saat ini porsi Indonesia berada di angka 51 persen, maka pada 2041 ditargetkan meningkat menjadi 63 persen.

“Perpanjangannya kita lakukan dengan maksud agar bisa dilakukan eksplorasi di awal dengan menambah 12 persen saham kepada negara. Jadi dilakukan divestasi 12 persen ini tanpa ada biaya apapun khususnya untuk pengambilalihan 12 persen,” ucap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di Washington DC, Amerika Serikat, pada Jumat, 20 Februari 2026.

Selain memperbesar saham nasional, pemerintah juga menggarisbawahi bahwa perpanjangan kontrak harus memberikan dampak fiskal yang lebih signifikan dibanding periode sebelumnya.

Peningkatan tersebut diharapkan tercermin dari optimalisasi royalti, pajak, hingga kontribusi bagi pemerintah daerah Papua sebagai wilayah penghasil.

“Dengan demikian maka penciptaan lapangan pekerjaan dapat bertambah, yang eksistensi bertahan pendapatan negara juga bertambah, begitupun royalti PNBB dan pendapatan daerah,” ungkapnya.

Bahlil menjelaskan, setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU), tahapan berikutnya adalah pembahasan teknis terkait pemenuhan aspek administratif oleh pihak Freeport.

Untuk mendukung peningkatan eksplorasi ke depan, kebutuhan investasi akan ditanggung bersama sesuai komposisi kepemilikan saham masing-masing pihak.

“Di dalam perpanjangan 2041 nantinya diharapkan pendapatan negara harus jauh lebih tinggi ketimbang pendapatan negara yang ada sekarang ini. Termasuk dalamnya royalti dan pajak-pajak lain khususnya emas. Ini biar tidak disalah terjemahkan lain-lain oleh saudara-saudara saya yang ada di Tanah Air,” ujar Menteri ESDM.

Ia menambahkan, komunikasi dan negosiasi antara pemerintah, MIND ID, dan Freeport-McMoRan telah berlangsung intensif dalam dua tahun terakhir. Langkah ini ditempuh untuk memastikan kesinambungan aktivitas pertambangan di Papua, terutama karena puncak produksi Freeport diperkirakan terjadi pada 2035.

“Kita tahu bahwa konsentrat Freeport sekarang memproduksi 1 tahun pada saat belum terjadi musibah, Itu mencapai 3,2 juta ton biji konsentrat daripada tembaga yang menghasilkan kurang lebih sekitar 900 ribu lebih tembaga dan kurang lebih sekitar 50 sampai 60 ton emas,” ucapnya.

Tak hanya di sektor tambang, pemerintah juga menjajaki kelanjutan kerja sama di sektor minyak dan gas. Komunikasi dengan ExxonMobil terus dilakukan untuk membahas rencana perpanjangan operasi hingga 2055.

Dalam skema tersebut, direncanakan tambahan investasi sekitar USD 10 miliar guna menjaga bahkan meningkatkan lifting yang saat ini berada pada kisaran 170–185 ribu barel per hari.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses negosiasi, baik di sektor pertambangan maupun migas, tetap berpijak pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Tentu dalam bernegosiasi kami akan mengedepankan kepentingan negara lebih ke depan karena pasal 33, (UUD) 1945 sebagaimana apa yang diarahkan dan diperintahkan oleh Bapak Presiden adalah kita harus mengedepankan kepentingan negara,” tandasnya.