Makassar, Respublica— Kepemimpinan Munafri Arifuddin alias Appi di Partai Demokrat Sulawesi Selatan akan diuji oleh kemampuan membenahi organisasi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Penurunan perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2024 menjadi salah satu persoalan mendasar yang perlu segera ditangani kepengurusan baru. Karena itu, konsolidasi internal dan penguatan mesin partai dinilai harus menjadi prioritas menjelang Pemilu 2029.

Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus, menilai terpilihnya Appi sebagai Ketua DPD Demokrat Sulsel menjadi babak baru dalam dinamika politik partai tersebut.

Menurutnya, Appi memiliki modal politik sebagai Wali Kota Makassar, pengalaman mengikuti kontestasi politik, serta jaringan yang cukup luas. Namun, modal tersebut belum cukup untuk menjamin keberhasilan Demokrat dalam meningkatkan perolehan kursi legislatif.

“Namun, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Pileg 2024 menunjukkan penurunan kursi Demokrat, baik di DPRD Sulsel maupun di sejumlah kabupaten/kota. Ini menandakan bahwa persoalan Demokrat bukan sekadar figur pemimpin, tetapi juga menyangkut konsolidasi organisasi dan kemampuan menjaga basis pemilih,” kata Nurmal.

Pada Pemilu 2019, Demokrat berhasil mengamankan 10 kursi DPRD Sulsel. Namun, perolehan tersebut menyusut menjadi tujuh kursi pada Pemilu 2024.

Penurunan serupa terjadi di tingkat kabupaten/kota. Total kursi Demokrat di DPRD kabupaten/kota se-Sulsel berkurang dari 78 kursi menjadi 70 kursi.

Sejumlah daerah bahkan mencatatkan penurunan cukup tajam. Di Pinrang, misalnya, Demokrat yang sebelumnya meraih delapan kursi dan menduduki posisi Ketua DPRD pada Pemilu 2019, hanya memperoleh tiga kursi pada Pemilu 2024.

Sementara di Gowa, perolehan kursi Demokrat turun dari enam menjadi empat kursi. Di Makassar, jumlah kursinya juga menyusut dari enam menjadi tiga kursi.

Menurut Nurmal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Demokrat membutuhkan pembenahan yang tidak hanya berorientasi pada pergantian figur kepemimpinan. Ia menilai ada tiga agenda utama yang harus dijalankan Appi untuk memperkuat kembali partai.

Pertama, menyatukan seluruh faksi dan kekuatan internal Demokrat. Langkah ini penting agar kepengurusan baru dapat bekerja dengan solid dan tidak terhambat oleh perbedaan kepentingan di dalam organisasi.

Kedua, melakukan evaluasi elektoral berbasis data di setiap kabupaten/kota. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengetahui daerah yang mengalami kehilangan kursi, kekuatan basis pemilih, serta persoalan yang menyebabkan penurunan dukungan.

Ketiga, memperkuat kaderisasi sekaligus membangun kembali kedekatan partai dengan masyarakat, terutama kalangan generasi muda.

“Apakah Appi mampu? Itu akan sangat ditentukan oleh kemampuannya mengubah kekuatan personal menjadi kekuatan institusi partai. Popularitas dan jaringan politik harus diterjemahkan menjadi mesin organisasi yang bekerja hingga tingkat kecamatan dan desa,” jelasnya.

Nurmal menegaskan, Demokrat tidak cukup hanya mengandalkan popularitas Appi sebagai kepala daerah. Kepemimpinan baru harus mampu menciptakan sistem organisasi yang berjalan efektif dan ditopang kader-kader yang memiliki kapasitas serta basis dukungan di masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan Appi nantinya tidak semata-mata diukur dari kemampuannya membangun citra politik, tetapi juga dari hasil nyata dalam memperbaiki kinerja organisasi dan capaian elektoral partai.

“Saya kira Demokrat tidak cukup hanya mengandalkan figur Appi. Demokrat harus dibangun menjadi partai yang kuat karena sistem, kader, dan kerja organisasinya,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemilu 2029 akan menjadi momentum penting untuk mengukur keberhasilan kepemimpinan Appi. Perbaikan perolehan kursi harus menjadi indikator utama dari proses pembenahan yang dilakukan sejak awal kepengurusan.

“Ukuran keberhasilan Appi bukan seberapa besar popularitasnya, tetapi seberapa jauh ia mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki capaian elektoral Demokrat pada Pemilu 2029,” pungkasnya.