Makassar, Respublica— Wakil Ketua II DPRD Kota Makassar, Anwar Faruq, akan menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan 13 bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan tersebut rencananya menghadirkan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Makassar, Muhajir, dan Ahmad Zubair, SE, sebagai narasumber.

Pengawasan kali ini akan membahas peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan, termasuk pelayanan administrasi, kesekretariatan, keuangan, serta dukungan teknis kepada pimpinan dan anggota DPRD.

Anwar Faruq dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026), mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang selama ini menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas kelembagaan legislatif.

Menurutnya, keberadaan Sekretariat DPRD tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin masyarakat mengetahui bagaimana Sekretariat DPRD bekerja dan menjalankan tugasnya dalam mendukung aktivitas pimpinan maupun anggota dewan. Sebab, ada banyak pekerjaan administratif dan teknis yang dilakukan agar seluruh agenda DPRD dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemahaman tersebut penting agar masyarakat dapat melihat penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih menyeluruh, termasuk hubungan kerja antara DPRD dan perangkat pendukung kelembagaannya.

Anwar berharap kegiatan pengawasan ini juga menjadi ruang komunikasi dan pertukaran informasi antara masyarakat dengan narasumber. Dengan demikian, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai tugas Sekretariat DPRD, tetapi juga dapat menyampaikan pertanyaan, masukan, maupun hal-hal yang perlu diketahui terkait pelayanan kelembagaan.

“Kami berharap kegiatan ini memberikan manfaat dan menambah wawasan masyarakat. Dengan memahami tugas dan fungsi masing-masing, masyarakat juga bisa ikut mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan publik,” tutupnya.