Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan I bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Kamis (9/4/2026).

Dalam sambutannya, Yulius menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Pengawasan ini penting agar program yang telah direncanakan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. Kita ingin memastikan tidak ada lagi hambatan-hambatan yang mengganggu pelayanan pendidikan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk pemerataan akses bagi seluruh siswa, baik di wilayah perkotaan maupun kepulauan.

Hadir sebagai pembicara, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati, S.STP, memaparkan sejumlah capaian dan rencana program pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, sebanyak 17 sekolah di Makassar berhasil meraih penghargaan Adiwiyata dari Dinas Lingkungan Hidup.

“Untuk tahun 2026, kami akan membentuk forum Adiwiyata yang menghimpun sekolah-sekolah penerima penghargaan untuk dibina agar bisa naik ke tingkat Adiwiyata Mandiri,” jelasnya.

Terkait program seragam sekolah gratis, Kurniati mengakui sempat terjadi keterlambatan akibat pergantian pejabat pada pertengahan tahun 2025. Namun, program tersebut dipastikan kembali berjalan pada tahun 2026.

“Insyaallah tahun 2026 akan dilaksanakan kembali, termasuk melalui kerja sama dengan pihak swasta. Sekitar 4.000 seragam akan disalurkan, khususnya di wilayah yang dekat dengan mitra swasta,” paparnya.

Selain itu, pengadaan meubelair juga menjadi perhatian. Pada tahun 2025, Dinas Pendidikan telah menyalurkan meja dan kursi siswa ke 142 sekolah dasar dan 19 sekolah menengah pertama di Makassar.

Untuk tahun ajaran baru 2026, sistem penerimaan murid baru (SPMB) akan melibatkan sekolah swasta gratis sebagai bagian dari solusi keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

“Sekolah swasta akan disandingkan dengan sekolah negeri. Mereka akan mengakomodasi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, sehingga semua anak tetap mendapatkan akses pendidikan,” jelas Kurniati.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada tenaga pendidik di wilayah kepulauan. Melalui program prioritas Wali Kota Makassar, guru yang bertugas di pulau akan mendapatkan tunjangan khusus dengan besaran yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan akses.

“Semakin jauh lokasi pulau, semakin besar tunjangannya. Ini sebagai bentuk apresiasi bagi guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di wilayah terpencil,” pungkasnya.