Makassar, Respublica— Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Azwar Rasmin, menggelar reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2025/2026 di Toa Daeng 3 Komplek Grand Sejahtera, Kelurahan Batua, Sabtu, (23/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari persoalan pengawasan anggaran pemerintah hingga pembenahan drainase di wilayah mereka yang dinilai masih perlu perhatian serius.

Menanggapi hal tersebut, Azwar Rasmin menjelaskan bahwa salah satu tugas utama anggota DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah daerah secara detail dan menyeluruh.

Menurutnya, setiap pembahasan anggaran dilakukan dengan proses yang cukup panjang karena terdapat ribuan item belanja yang harus diperiksa berdasarkan skala prioritas.

“Dibahas semua. Item anggaran itu jumlahnya sangat banyak, sampai ratusan ribu item. Hal-hal kecil seperti pembelian pulpen pun tercatat. Karena itu kami fokus mengecek item-item yang memang menjadi prioritas utama masyarakat,” ujar Azwar Rasmin.

Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya sebatas menyetujui anggaran, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Azwar Rasmin juga menyinggung pelaksanaan Makassar Half Marathon (MHM) yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik.

Ia mengkritisi kegiatan tersebut sebagai bentuk pengawasan anggaran anggota DPRD Makassar karena telah mendapatkan bantuan dana sebesar Rp2,5 miliar dari Pemerintah Kota Makassar, namun dinilai belum sepenuhnya memberikan akses gratis bagi masyarakat.

Ia menilai penyelenggara seharusnya memberikan akses khusus bagi kelompok tertentu, seperti warga ber-KTP Makassar, atlet lokal, maupun wartawan agar dapat ikut berpartisipasi tanpa dipungut biaya.

“Kalau memang ada kategori berbayar tidak masalah, tapi tetap harus ada yang gratis. Misalnya untuk warga ber-KTP Makassar atau atlet lokal yang ingin ikut lari,” tambahnya.

Selain persoalan anggaran, warga juga mengeluhkan kondisi drainase di wilayah Manggala yang dinilai belum maksimal dan kerap memicu genangan saat hujan deras.

Menanggapi aspirasi tersebut, Azwar Rasmin berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mencari solusi penanganan drainase, termasuk mendorong adanya perencanaan atau cetak biru yang lebih terarah.

“Kita akan maksimalkan pembenahan drainase ini. Nanti kita komunikasikan dengan PU supaya ada penanganan yang jelas dan terukur,” ujarnya.

Ia juga meminta warga segera menyampaikan titik-titik drainase yang membutuhkan perhatian agar dapat diinformasikan sebelum bulan Juni sehingga bisa masuk dalam agenda pengerjaan pemerintah.