Makassar, Respublica— Nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Hingga Sabtu (6/6/2026), rupiah tercatat berada di level Rp18.095 per dolar AS. Hal ini menandai masih kuatnya tekanan yang dihadapi mata uang domestik di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan domestik.

Sejumlah ekonom menilai pelemahan rupiah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga AS dan ketidakpastian geopolitik global, tetapi juga berkaitan dengan persepsi pasar terhadap kondisi ekonomi dan pengelolaan fiskal di dalam negeri.

Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Makassar (UNM), Syamsu Alam, menilai faktor yang paling dominan saat ini adalah rendahnya tingkat kepercayaan atau trust pelaku pasar terhadap pemerintah, khususnya dalam pengelolaan fiskal negara.

“Faktor utama ada rendahnya trust pada pemerintah, khususnya pengelolaan fiskal. Meskipun diklaim pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen, tetapi pasar rupanya tidak percaya itu. Buktinya masih banyak capital outflow,” ujarnya, saat dihubungi, Sabtu (6/6/2026).

Ketua Prodi Bisnis Digital FEB UNM itu mengatakan, indikasi keluarnya modal asing masih terlihat di pasar keuangan nasional. Investor asing disebut masih melakukan aksi jual pada sejumlah saham berkapitalisasi besar (big cap) di pasar modal Indonesia. “Ini belum mempertimbangkan efek domino global,” jelasnya.

Dampak ke inflasi dan dunia usaha

Syamsu Alam memperingatkan, jika nilai tukar rupiah bertahan di kisaran Rp18.000 per dolar AS dalam jangka menengah atau bahkan terus melemah, konsekuensinya akan dirasakan oleh pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat luas.

Menurutnya, beban fiskal negara berpotensi meningkat karena kebutuhan subsidi menjadi lebih besar sementara cadangan devisa dapat terus tergerus untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Di sisi lain, langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk mempertahankan daya tarik aset berdenominasi rupiah juga memiliki konsekuensi terhadap sektor riil.

“BI menaikkan suku bunga harapannya untuk menahan agar orang tidak menjual rupiah. Tapi dampaknya pasti naiknya biaya suku bunga yang harus ditanggung oleh kreditor dan tentu bunga utang juga naik dan berdampak pada investor,” katanya.

Tekanan rupiah juga berpotensi memicu kenaikan harga barang impor, mulai dari bahan baku industri hingga produk konsumsi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

“Jika situasi ini berlangsung lama dan berkelanjutan, barang-barang pasti naik. Sekarang saja gas pink 5 kilogram naik Rp25 ribu. Komoditas lainnya lama-kelamaan akan menyesuaikan,” ujarnya.

“Yang makin dikhawatirkan adalah potensi chaos. Jika masyarakat kebanyakan bukan lagi makan tabungan tetapi sudah makan utang,” tambah Syamsu Alam.

BI dan Kementerian Keuangan perkuat koordinasi

Di tengah tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan sepakat memperkuat koordinasi fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar.

Gubernur Perry Warjiyo mengatakan kedua institusi saat ini bergerak seirama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Langkah pertama yang ditempuh adalah meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk ke Indonesia.

Menurut Perry, tingginya suku bunga di luar negeri telah mendorong arus keluar modal dari berbagai instrumen investasi domestik, mulai dari saham, Surat Berharga Negara (SBN), hingga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflows ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan. Pemerintah tetap menempatkan dana kas negara di Bank Indonesia, sementara BI memberikan remunerasi atau bunga yang lebih tinggi atas dana tersebut.

“Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah sementara operasi fiskalnya juga mendukung,” kata Perry.