Makassar, Respublica— Komisi B DPRD Kota Makassar menunda pelaksanaan agenda monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah banyak kepala OPD yang tidak menghadiri rapat dan hanya mengirimkan perwakilan.

Anggota Komisi B DPRD Makassar dari Fraksi Golkar, Arifin Madjid, mengatakan pihaknya memutuskan menghentikan agenda tersebut karena menilai kehadiran perwakilan tidak dapat menggambarkan kinerja OPD yang akan dievaluasi.

“Ini ada beberapa yang kita suruh pulang yang mewakilkan, hampir semua tidak ada di lokasi, hampir semua tidak diwakili oleh kepala dinas, bahkan ada satu SKPD hanya diwakili oleh salah satu kasubagnya,” ujarnya.

Menurutnya, sikap sejumlah OPD yang tidak mengirimkan pimpinan dinilai sebagai bentuk kurangnya penghormatan terhadap lembaga legislatif.

“Ini kan terlalu meremehkan lembaga kedewanan. Makanya kita suruh pulang, kita perintahkan dia untuk di-reschedule ulang supaya hadir. Karena kita mau menilai kinerjanya. Apa yang bisa ditafsir kalau hanya kasubag yang disuruh hadir,” ujarnya.

Ia menegaskan pada jadwal berikutnya seluruh kepala OPD yang menjadi objek evaluasi wajib hadir secara langsung. Menurut Arifin, ketidakhadiran dengan alasan yang tidak jelas tidak akan ditoleransi.

“Wajib datang nanti. Semua pada ke Medan. Kalau ke Medan, ya mungkin, tapi ini yang kepala di AKD tidak ke Medan, tapi juga tidak hadir. Jadi nanti di, jadi di jadwal berikutnya wajibkan semua datang, Pak,” ucapnya.

Arifin juga mengingatkan, apabila pada pemanggilan berikutnya para kepala OPD kembali mangkir, Komisi B akan mengambil langkah lebih tegas dengan mengusulkan evaluasi kepada Wali Kota Makassar.

“Kalau nanti kembali tidak hadir, rapat akan kembali dijadwalkan ulang. Namun, jika sudah dua kali dijadwalkan ulang tetap tidak memenuhi panggilan, maka kami akan merekomendasikan untuk sampaikan ke Walikota untuk bisa ditinjau kembali untuk bisa mengevaluasi SKPD yang hadir, yang sangat tidak menghargai lembaga kedewanan ini,” pungkasnya.