Makassar, Respublica— Sejumlah persoalan di Kota Makassar menjadi perhatian Anggota Fraksi Amanat Persatuan Indonesia DPRD Kota Makassar, H. Sangkala Saddiko, dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Catatan tersebut disampaikan Sangkala melalui interupsi pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap APBD Perubahan 2026 di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Sabtu (26/9/2026).

Salah satu persoalan yang disampaikannya berkaitan dengan kondisi Jalan Pelita Margamas yang menghubungkan kawasan Jalan Latimojong dan Sungai Cerekang. Ia menilai ruas jalan tersebut belum mendapat perhatian pemerintah kota dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Sangkala, kondisi jalan dua jalur di kawasan tersebut selama ini banyak ditangani secara mandiri oleh pemilik toko. Kondisi itu membuat pemasangan paving block tidak seragam, baik dari sisi ketinggian maupun pengerjaannya.

“Jalan ini sudah bertahun-tahun tidak pernah mendapatkan perhatian pemerintah kota. Karena jalan dua jalur di dalam itu dikerjakan oleh pemilik toko, ada yang memasang paving block tinggi, ada yang rendah,” ujar Sangkala.

Ia meminta pemerintah kota memberikan perhatian terhadap kawasan tersebut. Selain persoalan jalan, Sangkala turut menyoroti keberadaan tumpukan sampah dan gerobak sampah di sekitar ruas jalan menuju Sungai Ceritang yang dinilai dapat menghambat akses.

Menurutnya, kawasan itu memiliki potensi untuk dikembangkan dan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui sektor parkir.

Perhatian Sangkala kemudian beralih ke Rumah Sakit Daya. Ia menyinggung keberadaan sejumlah peralatan medis dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang disebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena belum tersedia ruang atau fasilitas pendukung.

“Kalau tidak salah, ada alat urologi untuk terapi. Nilainya cukup mahal, miliaran rupiah, tetapi tidak difungsikan karena alokasi tempatnya tidak ada,” katanya.

Selain fasilitas kesehatan, Sangkala meminta pemerintah kota melakukan evaluasi terhadap pelayanan di Rumah Sakit Daya, termasuk ketersediaan dokter spesialis.

Ia menyebut informasi yang diterimanya menunjukkan terdapat dokter spesialis yang memilih pindah ke rumah sakit lain karena persoalan jasa atau honorarium. Karena itu, ia mengusulkan evaluasi terhadap regulasi daerah mengenai jasa dokter agar Rumah Sakit Daya dapat meningkatkan daya saing pelayanan kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Sangkala juga menyoroti pekerjaan pengerukan drainase di Jalan Paccerakkang. Menurutnya, penanganan drainase harus dilakukan secara menyeluruh agar dapat mendukung kelancaran aliran air.

“Saya menganggap itu pemborosan anggaran. Kalau drainase dikeruk, mestinya mulai dari hulu sampai hilir. Kalau hanya dikeruk di pertengahan, air tetap tidak akan jalan dan bisa mengundang banjir,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah kota memperhatikan kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan, terutama yang berpotensi membahayakan masyarakat ketika terjadi genangan atau banjir.

Sangkala mendorong Dinas Pekerjaan Umum menindaklanjuti kondisi tersebut agar penanganan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.

Persoalan lain yang turut disampaikan adalah penggunaan data desil dalam penyaluran bantuan sosial. Sangkala menilai masih terdapat masyarakat yang belum memahami pembagian tingkatan desil serta kaitannya dengan penerima bantuan.

Ia meminta pemerintah memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami kepada masyarakat mengenai mekanisme tersebut sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menentukan penerima bantuan.

“Yang menjadi persoalan, urutan desil satu sampai empat itulah yang harusnya mendapat bantuan,” ujarnya.