Makassar, Respublica— Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar meminta penyusunan program dalam APBD Perubahan 2026 diarahkan pada persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian fraksi tersebut antara lain pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), akses pendidikan, serta pemenuhan infrastruktur dasar di kawasan permukiman.

Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Andi Tenri Uji Idris, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi atas penjelasan Wali Kota Makassar terkait pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

Untuk sektor ekonomi, Fraksi PDI Perjuangan menilai pelaku UMKM membutuhkan dukungan yang lebih terukur dari pemerintah kota. Bantuan tidak hanya diarahkan pada aspek permodalan, tetapi juga penguatan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital.

“Penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui bantuan modal dan pelatihan digital,” ujar Wakil Bendahara PDIP Sulsel itu.

Sementara pada bidang pendidikan, perhatian fraksi diarahkan pada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Pemerataan akses pendidikan dinilai perlu berjalan beriringan dengan penyediaan keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia kerja.

Fraksi PDI Perjuangan juga memasukkan pelatihan vokasi dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai bagian dari agenda penguatan pendidikan di Kota Makassar.

“Pemerataan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, pelatihan vokasi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik,” kata Andi Tenri Uji Idris.

Persoalan infrastruktur permukiman turut menjadi perhatian. Fraksi tersebut meminta pembangunan tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu, tetapi menjangkau kawasan padat penduduk hingga daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses.

Kebutuhan yang disoroti meliputi perbaikan jalan, pembangunan dan pembenahan drainase untuk mengurangi risiko banjir, sanitasi, serta ketersediaan air bersih.

“Pembangunan infrastruktur tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan kebutuhan dasar warga sehingga anggaran perubahan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat,”

Selain kebutuhan dasar, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong Pemkot Makassar menyediakan ruang kreatif yang dapat diakses masyarakat secara inklusif.

Ruang tersebut diharapkan tidak hanya menjadi wadah bagi pengembangan sektor ekonomi kreatif, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kota Makassar.