Luwu Timur, Respublica— Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, menyampaikan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (7/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Puspawati Husler menyampaikan apresiasi kepada Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR), dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas pandangan umum yang telah disampaikan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026.

Menurutnya, pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam proses demokrasi di daerah, khususnya dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah daerah, kata dia, mencermati berbagai masukan yang disampaikan masing-masing fraksi. Pandangan tersebut dinilai menunjukkan perhatian dan tanggung jawab DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Puspawati menyebutkan, berbagai saran yang disampaikan fraksi bersifat konstruktif, objektif, dan rasional serta didorong semangat kebersamaan dan kerja sama yang selama ini terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD.

Menjawab pandangan Fraksi NasDem, Puspawati menjelaskan sejumlah hal terkait pembangunan sarana pendidikan. Pemerintah daerah telah menyusun skala prioritas pembangunan dan peningkatan sarana pendidikan dengan memanfaatkan data yang dihimpun melalui aplikasi Satu Data Pendidikan.

Menurutnya, penggunaan data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan kebutuhan dan prioritas pembangunan sektor pendidikan.

Sementara terkait kondisi SDN 209 Mantaipi, pemerintah masih menunggu hasil kajian struktur bangunan. Kajian tersebut diperlukan untuk menentukan langkah penanganan yang sesuai terhadap kondisi bangunan sekolah.

Menanggapi pandangan Fraksi PAN, pemerintah daerah juga memaparkan sejumlah strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu upaya yang disiapkan adalah mengoptimalkan penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Optimalisasi sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Selain peningkatan PAD, pemerintah juga menjelaskan langkah penguatan pelayanan kesehatan melalui program Spesialis Juara. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan spesialistik.

Pada sektor pertanian, pemerintah berkomitmen memperkuat pembangunan dan pengembangan sektor tersebut sebagai salah satu sektor penting dalam perekonomian daerah.

Sementara pembangunan infrastruktur akan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran daerah.

Pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada masyarakat. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan air bersih menjadi salah satu aspek yang turut dijawab pemerintah dalam menanggapi pandangan fraksi.