Makassar, Respublica— Munafri Arifuddin alias Appi menghadapi pekerjaan rumah besar setelah resmi menakhodai DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Selain memperkuat konsolidasi internal, Wali Kota Makassar itu dituntut mampu membalikkan tren penurunan perolehan kursi legislatif Demokrat yang terjadi dalam dua pemilu terakhir.

Direktur Profetik Institute, Asratillah, menilai terpilihnya Appi menjadi momentum penting bagi Demokrat untuk membangun kembali kekuatan politiknya di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, Appi memiliki sejumlah modal politik untuk menjalankan agenda tersebut. Mulai dari posisinya sebagai kepala daerah, pengalaman dalam kontestasi politik, jaringan elite, hingga kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Legitimasi awal Appi juga dinilai cukup kuat setelah memperoleh dukungan 24 DPC dan seluruh pemilik suara dalam Musyawarah Daerah (Musda) V melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Demokrat Sulsel di Hotel Claro Makassar, Jumat (23/10/2026) malam.

“Namun, saya melihat ada satu hal yang harus dibedakan, yakni kekuatan personal Appi dengan kekuatan institusional Demokrat. Popularitas seorang kepala daerah tidak otomatis menjadikan partainya kuat secara elektoral,” kata Asratillah.

Ia menilai tantangan utama Appi adalah mengubah modal politik personal menjadi kekuatan organisasi yang mampu bekerja hingga seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Tantangan tersebut semakin terlihat jika merujuk hasil Pemilu 2024. Demokrat hanya memperoleh tujuh kursi di DPRD Sulsel, turun dari 10 kursi pada Pemilu 2019. Padahal, pada Pemilu 2014, partai berlambang bintang mercy itu pernah mengamankan 11 kursi.

Penurunan juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Total perolehan kursi Demokrat di DPRD kabupaten/kota se-Sulsel berkurang dari 78 kursi pada Pemilu 2019 menjadi 70 kursi pada Pemilu 2024.

Asratillah menilai kondisi tersebut memperlihatkan semakin ketatnya persaingan politik di Sulsel. Apalagi, sejumlah partai lain justru mengalami peningkatan perolehan kursi di DPRD provinsi.

Sebagai perbandingan, NasDem meningkat dari 12 menjadi 17 kursi, sementara Gerindra memperoleh 13 kursi dan Golkar 14 kursi.

Meski demikian, Demokrat masih memiliki modal representasi politik di tingkat nasional. Dua kadernya berhasil melenggang ke DPR RI melalui daerah pemilihan Sulsel, yakni Andi Muzakkir Aqil dengan perolehan 50.935 suara dan Frederik Kalalembang dengan 51.664 suara.

“Artinya, Demokrat masih mempunyai representasi politik di tingkat nasional yang dapat menjadi bagian dari kekuatan konsolidasi daerah,” ujarnya.

Untuk mengembalikan kekuatan partai, Asratillah menyarankan Appi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil Pemilu 2024. Evaluasi tersebut perlu diarahkan pada pemetaan daerah pemilihan yang kehilangan kursi sekaligus mengidentifikasi faktor penyebabnya.

Selain itu, struktur partai hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan perlu diperkuat. Sebanyak 24 DPC diharapkan tidak hanya menjadi perangkat administratif, tetapi juga menjadi pusat aktivitas dan kerja politik partai.

Regenerasi dan kaderisasi juga menjadi agenda yang tidak kalah penting. Appi perlu membuka ruang lebih luas bagi anak muda, perempuan, tokoh masyarakat, serta kader potensial yang memiliki basis sosial dan kapasitas elektoral.

“Keempat, membangun kerja politik yang berkelanjutan melalui advokasi persoalan masyarakat, penguatan komunikasi publik, dan pengawalan kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Asratillah juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara jabatan Appi sebagai Wali Kota Makassar dan Ketua Demokrat Sulsel. Kedua posisi tersebut memiliki mandat berbeda yang harus dijalankan secara proporsional.

“Jangan sampai aktivitas kepartaian mengganggu konsentrasi pemerintahan atau sebaliknya, jabatan pemerintahan justru membuat partai kehilangan ruang untuk membangun kemandirian organisasi,” tegasnya.

Ia meyakini Appi memiliki kapasitas dan modal politik untuk membawa Demokrat kembali menjadi kekuatan penting di Sulawesi Selatan. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kemampuannya membangun sistem, mengonsolidasikan kader, dan menghadirkan kerja politik yang dirasakan masyarakat.

“Kejayaan partai tidak lahir hanya karena kuatnya seorang ketua, melainkan karena kemampuan ketua tersebut membangun organisasi yang kuat bahkan ketika dirinya tidak berada di tengah-tengah kader,” pungkasnya.