Makassar, Respublica— Komisi B DPRD Makassar menyoroti sejumlah persoalan krusial, terutama menyangkut lambannya progres realisasi anggaran oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Hal tersebut dilakukan saat Komisi B  menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama mitra SKPD-nya, Rabu (9/4/2025).

Anggota Komisi B DPRD Makassar, Kasrudi, secara khusus mengkritisi rendahnya serapan anggaran yang hingga memasuki bulan kelima tahun berjalan, rata-rata baru mencapai sekitar 10 persen.

“Mulai tanggal 9 sampai 11 ini kami pantau progresnya, dan ternyata masih sangat rendah. Padahal ini sudah masuk bulan keempat, bahkan hampir bulan kelima,” ujar Kasrudi.

Menurutnya, alasan penundaan akibat pergantian pimpinan, baik di level wali kota maupun kepala dinas, tidak bisa dijadikan dalih untuk menunda pelaksanaan program.

Ia menekankan pentingnya percepatan, khususnya pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti bantuan sembako dari Dinas Sosial dan program penguatan koperasi.

“Kalau anggaran itu memang sudah disiapkan dalam APBD pokok, ya jalankan saja. Jangan menunggu sampai ada kepala dinas definitif. Ini uang rakyat Makassar, harus segera kembali manfaatnya ke rakyat, bukan disimpan terus,” tegas Politisi Gerindra ini.

Kasrudi juga mengingatkan bahwa keterlambatan realisasi anggaran tidak hanya menciptakan potensi SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran), tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Jangan karena ada kekosongan jabatan atau belum jelas siapa kepala dinasnya, lalu semua program mandek. Warga sudah bayar pajak, mereka berharap pembangunan dan bantuan itu nyata. Jangan biarkan mereka kecewa hanya karena kita lambat gerak,” tutup Kasrudi.