Jakarta Respublica— Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan denda administratif, penerimaan hasil pajak, serta lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan total penerimaan negara yang berhasil dihimpun mencapai Rp10,27 triliun. Nilai tersebut berasal dari denda administratif dan penerimaan pajak hasil penertiban kawasan hutan.

Satgas PKH juga memaparkan capaian penguasaan kembali kawasan hutan sejak dibentuk pada Februari 2025. Pada sektor perkebunan sawit, pemerintah berhasil mengambil alih kembali lahan seluas 5.889.141,31 hektare. Sementara di sektor pertambangan, kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 12.371,58 hektare.

Pada tahap ketujuh pelaksanaan program ini, Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan kepada kementerian dan lembaga terkait. Proses penyerahan dilakukan kepada Kementerian Keuangan, kemudian diteruskan ke BPI Danantara dan selanjutnya kepada PT Agrinas Palma Nusantara dengan total luas lahan mencapai 2.373.171,75 hektare.

Dalam sambutannya, Prabowo memberikan apresiasi kepada seluruh unsur Satgas PKH serta lembaga yang terlibat dalam upaya penyelamatan aset negara. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan rakyat.

“Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara,” ujar Presiden.

Sementara itu, ST Burhanuddin menegaskan bahwa kerja Satgas PKH menunjukkan kehadiran negara dalam menegakkan hukum dan mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan. Ia menyebut penertiban tersebut juga bertujuan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan tertib dan berpihak pada kepentingan nasional.

“Tumpukan uang di depan ini bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kooperatif,” ujarnya.